Keluhkan Impor Garam, Petani Madura Ikut Susi Rapat di DPR
PerbesarKomisi IV DPR menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dan jajarannya. Semula agenda yang semestinya mulai pada pukul 13.00 WIB, diundur menjadi pukul 15.45 WIB lantaran ada rapat paripurna di MPR RI.
Namun demikian, terdapat pemandangan berbeda di balkon Komisi IV DPR RI. Di tempat itu, puluhan petani garam yang mengenakan kaos khas Madura memenuhi balkon Komisi IV DPR RI. Meski agenda diundur cukup lama, namun mereka tak beranjak dari kursi.
“Ini kami dari Aliansi Masyarakat Garam (AMG), ada 40 orang petani garam dari Sumenep Madura yang datang kemari,” kata Ketua AMG, Ubaid Dul Hayat saat ditemui di Balkon Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (26/3).
Menurut dia, pihaknya sengaja hadir dalam raker Komisi IV DPR dengan KKP untuk mewujudkan harapan bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Adapun dalam pertemuan itu, AMG ingin menyampaikan keluhan soal impor garam.
“Kami ingin impor garam yang dilakukan betul-betul diawasi, kami takut serapan garam lokal menjadi rendah. Sekarang kewenangan impor ada di Kemenperin, kami ingin Bu Susi menyampaikan keluhan kami,” katanya.
Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor garam industri kepada 27 perusahaan sebanyak 676 ribu ton. Penerbitan izin impor itu adalah kali kedua, sebelumnya izin impor industri diterbitkan sebanyak 2,37 ton kepada 21 perusahaan di Januari 2018.
“Sebetulnya kami bisa memproduksi garam industri, tapi pemerintah tidak jelas dalam memberikan data kebutuhan garam industri. Kalau ada kejelasan harga dan kebutuhan, kami kira kami bisa mengupayakan,” ujar Ubaid.