Kemendag soal Adanya Bea Masuk Karpet Impor: Agar Mampu Bersaing
PerbesarKomite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kemendag menyebut, industri dalam negeri membutuhkan perlindungan melalui pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor ‘Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang termasuk dalam pos tarif Bab 57'.
Ketua KPPI Mardjoko, pengenaan BMTP ini bertujuan untuk memulihkan kerugian serius serta memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha produk terkait pada industri dalam negeri dalam melaksanakan penyesuaian struktural.
“Agar mampu bersaing dengan produk impor sejenis,” katanya melalui keterangan tertulis seperti dikutip kumparan, Selasa (16/2).
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menerbitkan surat pengenaan BMTP melalui surat Nomor 67/M-DAG/SD/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang termasuk dalam pos tarif Bab 57.
Selanjutnya, pada 2 Februari 2021 Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengenaan BMTP Terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, yang diundangkan pada 3 Februari 2021.
Peraturan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 17 Februari 2021. Berdasarkan PMK tersebut tarif dan jangka waktu BMTP terbagi menjadi tiga tahap. Pertama, tarif bea masuk impor sebesar Rp85.679 per meter persegi yang dikenakan pada 17 Februari 2021 hingga 16 Februari 2022.
Kedua, tarif bea impor sebesar Rp81.763 per meter persegi dikenakan pada periode 17 Februari 2022 hingga 16 Februari 2023. Ketiga, tarif Rp 78.027 per meter persegi untuk tahun ketiga yakni periode 17 Februari 2023 hingga 16 Februari 2024.