Kemenhub Akan Uji Coba Skema Baru Pembelian Layanan Bus di 2020

Bus TransJakarta Macet di Halte Harmoni Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan uji coba skema transportasi massal baru yakni buy the service atau pembelian layanan bus pada tahun 2020. Sistem ini akan diujicobakan di Medan, Palembang, Solo, Denpasar, Surabaya, dan Yogyakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, mengatakan tadinya uji coba hanya dilakukan di lima kota saja, yakni Medan, Palembang, Solo, Denpasar, dan Sorong. Namun, pemerintah daerah Sorong mengaku belum siap, sehingga uji coba dialihkan ke Surabaya dan Solo.

“Kota-kota besar ini memang sudah kami rencanakan sejak awal. Jika uji coba ini berhasil, kami tinggal jual konsep buy the service ini ke pemerintah daerah lainnya,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Dia menjelaskan, dalam skema buy the service, penyediaan bus nantinya murni dilakukan oleh swasta, sehingga pemerintah pusat hanya membeli jasa operatornya saja. Sebagai kompensasi, pemerintah pusat akan memberikan subsidi demi membantu biaya operasional dan menjaga tarif angkutan bus tetap terjangkau.

Skema ini berbeda dengan BRT atau Bus Rapid Transit, di mana pemerintah akan bertindak selaku penyedia bus dan operator jasa angkutan tersebut.

Suroboyo Bus. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Tak hanya soal pengelolaan, daerah operasi BRT dan buy the service disebutnya juga berbeda. BRT lebih fokus untuk sarana transportasi di satu wilayah administrasi saja. Sementara buy the service menyasar kota yang kegiatannya bergantung dari wilayah sekelilingnya. Misalnya, Denpasar dengan Badung atau Palembang dengan Ogan Komering Ilir (OKI).

Hal ini menjadi alasan mengapa skema buy the service dipilih untuk memperluas cakupan angkutan umum di suatu daerah. Budi mengaku sangsi, pemerintah kota mau membiayai sarana transportasi yang juga dimanfaatkan oleh daerah-daerah di sekelilingnya.

Untuk melaksanakan skema ini, pihaknya mengaku telah menyiapkan anggaran Rp 250 miliar untuk uji coba buy the service tahun depan.

“Tapi tidak semua kota rencananya berubah jadi buy the service. Ada yang cocok dengan buy the service, ada pula yang cocok dengan BRT,” jelas dia.

Namun, Budi juga berharap pemda mau bekerja sama meski operasionalnya dibiayai pemerintah pusat, . Misalnya, dengan menyediakan infrastruktur pendukung seperti tempat pemberhentian bus. Kemudian, pemda juga perlu memberi rekomendasi ihwal jenis bus yang cocok digunakan untuk daerahnya masing-masing.

“Saran pemda ini pun termasuk dengan rencana transportasi umum lainnya ketika bus dengan skema buy the service ini beroperasi. Kami harapkan, angkutan existing ini bisa digunakan untuk menjadi feeder bagi bus-bus tersebut,” tutur dia.