Kemenhub: Banyak Pemda Minta Anggaran Bangun Transportasi, Tapi Tak Punya Konsep

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugianto. Foto: Alfadillah/kumparan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan banyak pemerintah daerah yang meminta anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan transportasi angkutan jalan di wilayahnya.

"Semua daerah itu tiap hari ada pemerintah daerah yang datang ke Dirjen Perhubungan Darat. Hari ini dari Pemerintah Aceh. Semuanya ingin membangun transportasi, tapi semuanya minta anggaran dari pusat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugianto dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (11/7).

Hendro mengatakan, pemerintah daerah yang meminta anggaran pembangunan transportasi massal itu tak memiliki perencanaan angkutan kota. Bahkan, ia menyebut pemda tersebut tak memiliki rancangan proyek untuk 5 hingga 20 tahun ke depan.

"Pertanyaannya ketika saya tanya mana roadmap-nya dalam 55-20 tahun ke depan? Semuanya Angkat tangan dan tidak ada satu pun yang bisa menunjukkan roadmap pembangunan transportasi daerahnya," ungkap Hendro.

Ilustrasi siswa di Jakarta, berangkat ke sekolah dengan angkutan umum Foto: Ruud Suhendar/Shutterstock

"Jadi senangnya hanya minta tapi konsepnya mana nggak ada satu pun yang bisa menunjukkan tentang konsep membangun transportasi di daerahnya," tambah dia.

Selain itu, Hendro menyebut Kemenhub telah memberikan sejumlah bus kepada pemerintah daerah di tahun 2004. Namun, hingga saat ini tidak ada satu pun daerah yang mampu mengurusi transportasi angkutan massal itu.

"Lebih ironis lagi ketika diberi barang dan dikelola oleh badan usaha daerah seharusnya kalo dikasih 2 akan menjadi 3 atau lebih. Tapi ketika dikelola oleh badan usaha daerah itu datang lagi, tapi muntahnya itu uang untuk memperbaiki barang yang rusak. Uang pemasukan selama ini larinya ke mana dan itu semuanya," ucap dia.

Ia mengatakan permasalahan anggaran sebenarnya bisa diatasi dengan adanya creative financing yang dilakukan untuk membangun transportasi publik melalui berbagai skema kerja sama dengan swasta.

"Perlu adanya creative financing, jadi tidak hanya mengandalkan uang negara. Kalau minta tumbuh bagus tidak jadi masalah tapi kalau minta terus minta lagi ya masalah," pungkas Hendro.