Kemenhub Beberkan Progres Pemindahan Pintu Masuk Pelabuhan untuk Barang Impor

Foto udara sejumlah kendaraan terjebak macet di Jalan Yos Sudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (17/3/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan proses pemindahan pelabuhan untuk beberapa komoditas impor terus berjalan. Kebijakan ini diusulkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi menuturkan, saat ini baik Kemenperin maupun Kemendag telah menyampaikan usulan ini kepada Kemenhub. Sebab Kemenhub merupakan regulator sektor transportasi laut.

“Yes of course itu sudah berproses, jadi kita sedang berbicara dengan Kemenperin dan kemendag,” tutur Antoni dalam media briefing Indonesia Maritime Week 2025, di Jakarta Pusat, Rabu (30/4).

Dia menuturkan ada enam komoditas yang akan diatur pemindahan pintu masuk impornya, meliputi pakaian jadi dan aksesorisnya, alas kaki, elektronik dan lain-lain.

Selain itu, menurut dia Kemenhub juga mengusulkan agar barang mewah masuk ke dalam daftar komoditas yang pintu masuk impornya dipindahkan dari Pulau Jawa ke Indonesia bagian timur.

Dia berharap masyarakat memahami kebijakan pemerintah yang tengah dipertimbangkan ini, sehingga nantinya tidak akan ada keluhan mahalnya barang impor dari komoditas-komoditas terkait.

Terlebih tujuan pengusulan kebijakan ini adalah supaya industri dalam negeri bisa terlindungi dari gelontoran produk asing di pasar domestik.

“Sepatu mahal, jangan protes, nanti kalau ada impor ke Indonesia pasti ada tambahan cost logistik kan tapi ini juga ditujukan supaya seperti Sritex tidak kolaps. Ini ibarat koin bermata dua, tapi kita sedang membicarakan itu,” imbuhnya.

Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Prasetyo, menuturkan akan ada keseimbangan kargo setelah kebijakan ini diteken.

Dia menuturkan, mulanya kapal-kapal akan kembali dalam keadaan kosong setelah memuat logistik ke Indonesia bagian timur. Setelah kebijakan ini diteken, kapal-kapal itu akan berisi barang-barang impor untuk dipasarkan di Indonesia bagian barat.

Menurut dia, Pelindo sebagai operator pelabuhan siap menjalankan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

“Kita berharap kebijakan pemerintah itu didasarkan pada studi. Secara total proses logistik akan lebih efisien karena (kapal barang) baliknya ada isinya, ini yang memang dari plan pemerintah mengembangkan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus),” jelas Prasetyo dalam kesempatan yang sama.

Dia menuturkan, sebagai perusahaan pelat merah terkait dengan transportasi laut, Pelindo telah dilibatkan dalam perumusan kebijakan ini. Pelindo telah memberikan masukan-masukan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

“Dulu logistik cost kita besar diannounce ke mana-mana padahal metodenya salah, ketika metodenya benar kita sangat efisien di logistik cost,” tuturnya.