Kemenhub Beri Sinyal Harga Tiket Pesawat Rute Pendek Bakal Naik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi sinyal kenaikan harga tiket pesawat untuk rute pendek dan pesawat propeller (baling-balig).
Dirjen Perhubungan Udara (Hubud) Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan ada permintaan dari perusahaan maskapai agar Kemenhub merombak aturan mengenai Tarif Batas Atas (TBA) untuk penerbangan rute pendek.
Menurut dia pendapatan maskapai dari penerbangan rute pendek sudah tidak lagi menutupi biaya operasional. Salah satu contoh penerbangan rute pendek adalah Jakarta-Lampung dan Bali-Lombok.
“TBB dan TBA yang saat ini diminta oleh airline itu bahwa untuk rute pendek contoh ya Jakarta ke Lampung maupun Bali-Lombok gitu ya, itu kan sudah tidak nutup, tidak nutuplah biaya yang dikeluarkan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/5).
Sehingga saat ini Kemenhub tengah berfokus pada pembahasan penyesuaian TBA yang akan berdampak pada harga tiket bagi penerbangan rute pendek juga pesawat propeller.
“Kita mungkin memfokus pada propeller dan rute pendek rute pendek atau jet ini yang kita harapkan mudah-mudahan ini juga bisa kita segera putuskan soal TBB, TBA-nya yang (naik),” jelasnya.
Dia juga belum bisa memastikan kapan waktu penetapan dan angka berapa persen kenaikan TBA baik dari penerbangan rute pendek maupun pesawat propeller. Sebab masih dalam pembahasan.
Selain itu, dia juga masih berupaya membuka diskusi dengan berbagai maskapai. Sementara saat ini Kemenhub baru berdiskusi dengan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air.
“Jadi kita harus dengarin semuanya ya mudah-mudahan ya, lagi dievaluasi (aturan TBA),” tuturnya.
Di sisi lain, dia juga mengakui adanya permasalahan tiket pesawat yang mahal. Namun menurutnya upaya penurunan tiket pesawat ini tidak mudah.
Lukman menuturkan Kemenhub telah menginventarisir permasalahan tingginya tiket pesawat ini. Namun tetap membutuhkan dukungan dari berbagai instansi pemerintahan.
Dia menyoroti permasalahan pajak yang diatur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan harga bahan bakar avtur di bawah domain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kita berharap sinergi antar beberapa kementerian juga bisa membantu kita untuk bagaimana menyikapi harga tiket yang mahal ini,” ujarnya.
