Bisnis15 September 2020 18:53

Kemenhub Bikin Kajian Kebijakan Transportasi di Masa Pandemi

Konten Redaksi kumparan
Kemenhub Bikin Kajian Kebijakan Transportasi di Masa Pandemi (249258)
Warga berjalan keluar stasiun usai menggunakan angkutan kereta Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta, Minggu (30/8). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng empat perguruan tinggi negeri (PTN) dalam membantu pemerintah membuat kebijakan transportasi di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan ini bertujuan untuk mencari model penanganan transportasi yang aman dan sehat.
ADVERTISEMENT
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut keempat PTN itu adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan keempat PTN itu dilakukan 2 Juni 2020 lalu bersama Badan Litbang Perhubungan.
“Kerja sama dengan empat perguruan tinggi negeri ini saya harapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan transportasi di masa pandemi, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan produktif dan tetap aman khususnya ketika harus menggunakan transportasi umum," kata dia dalam acara Kickoff Webinar Series dengan tema “Transportasi Sehat, Indonesia Maju”, Selasa (15/9).
Dengan demikian, kata Budi, kebijakan yang ada juga akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat memberikan sudut pandang baru bagi para generasi penerus bangsa dalam menciptakan transportasi yang selamat, aman, andal, higienis dan humanis.
Kemenhub Bikin Kajian Kebijakan Transportasi di Masa Pandemi (249259)
Menhub Budi Karya saat menghadiri peletakan batu pertama 2 pelabuhan wisata di Bali. Foto: Kemenhub
Budi menjelaskan, pandemi ini berdampak pada perekonomian negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Transportasi menjadi salah satu sektor penting dalam pergerakan ekonomi sehingga sangat diperlukan adanya terobosan baru dengan menciptakan transportasi yang sehat dan mengutamakan protokol kesehatan. Selain itu juga perlu melakukan kerja sama pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, komunitas/masyarakat, kekuatan para akademisi, dunia usaha, dan media.
ADVERTISEMENT
“Kolaborasi pentahelix juga didukung oleh legislatif melalui Komisi V DPR RI yang menangani sektor perhubungan. Dalam melakukannya harus dengan gotong royong dan menyamakan visi misi sehingga dapat berjalan lebih lancar dan produktif di tengah situasi yang sangat dinamis dan banyak ketidakpastian saat ini,” jelasnya.
Kolaborasi Kemenhub dan keempat perguruan tinggi negeri ini berupa penelitian dan kajian bersama (joint research) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan di sektor transportasi baik di saat pandemi maupun pascapandemi, agar dapat terus berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ada empat klaster penelitian pada masing-masing moda transportasi dalam kajian ini yang akan dibahas berseri dalam webinar. Pertama, Monitoring dan Analisa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan PSBB dan Larangan Mudik Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Virus Sebagaimana Diatur Dalam Permenhub 18 dan Permenhub 25 Tahun 2020 serta SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 04 Tahun 2020.
ADVERTISEMENT
Kedua, Dampak Efektivitas Kebijakan dan Pengendalian PSBB Sektor Transportasi Terhadap Upaya Mencegah dan Mengatasi Penyebaran Virus COVID-19.
Ketiga, Dampak Adanya Pandemi dan Kebijakan PSBB Terhadap Resiliensi Kinerja dan Keberlangsungan Sektor Transportasi (Operator dan Travel Behaviour, serta Regulasi yang Perlu Dikembangkan). Keempat, Kajian Strategi Menuju Kebangkitan ataupun Keseimbangan Adaptasi Kebiasaan Baru.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga memaparkan selama pandemi ini, pihaknya meminta kementerian dan lembaga yang bermitra dengan Komisi V agar menguatkan program kegiatan untuk percepatan ekonomi nasional dengan penguatan infrastruktur mendorong logistik, padat karya dan kegiatan lainnya.
“Selain itu, sejak dari awal DPR RI meminta Kemenhub dengan operator transportasi agar meningkatkan komunikasi lintas sektoral untuk meningkatkan pengawasan khususnya di simpul-simpul transportasi,” tutur Lasarus.
ADVERTISEMENT
Beberapa hal penting yang ditekankan pihak Komisi V khususnya memperketat protokol kesehatan di simpul-simpul transportasi, memperluas pembangunan infrastruktur dan padat karya dengan tetap memperhatikan protokol, meningkatkan tol laut untuk logistik di daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal) juga meningkatkan tol laut guna menekan disparitas harga dengan koordinator lintas sektoral.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tim Editor
drop-down
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white