Kemenkeu: Anggaran PEN Selamatkan 5 Juta Orang dari Kemiskinan di 2020

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim anggaran perlindungan sosial seperti bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan. Anggaran bansos disebut dinilai ampuh menahan angka kemiskinan di level 10,19 persen pada September 2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan bisa mencapai 11,8 persen.

"Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru," ujar Febrio dalam keterangannya, Senin (15/2).

Intervensi kebijakan juga dinilai telah melindungi konsumsi masyarakat, tidak hanya kalangan miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah.

Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, dan Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako.

Ada juga subsidi gaji atau upah, Kartu Prakerja, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan, dan tenaga pendidik honorer.

Adapun realisasi sementara program perlindungan sosial untuk mendukung konsumsi rumah tangga mencapai Rp 220,39 triliun sepanjang 2020, lebih tinggi dari alokasi awal senilai Rp 203,9 triliun.

Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Foto: facebook

Selain itu, pemerintah juga mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar tetap bertahan dari dampak pandemi.

"Dukungan PEN untuk UMKM diberikan untuk menopang permodalan dan cash flow agar tetap bertahan dan dapat melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi," jelasnya.

Bentuk dukungan UMKM tersebut antara lain berupa penempatan dana, subsidi bunga, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), insentif PPh Final UMKM, penjaminan kredit, dan pembiayaan investasi LPDB.

Sepanjang 2020, pemerintah telah menyalurkan dukungan UMKM sebesar Rp 112,4 triliun. Bentuk dukungan ini sangat membantu UMKM untuk tetap melakukan aktivitas ekonomi.

Secara khusus, 97 persen usaha mikro penerima BPUM masih tetap melanjutkan usahanya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi UMKM tetap berjalan, daya beli masyarakat miskin dan rentan terdampak dapat terjaga di masa pandemi.

Pandemi COVID-19 pada 2020 juga membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Tren penurunan kemiskinan yang telah terjadi hingga akhir 2019 pun terhenti.

Pada periode September 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 poin persen dibandingkan September 2019 yang sebesar 9,22 persen.

Dampak pandemi ini mulai dirasakan pada kuartal I 2020, di mana persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78 persen atau naik 0,37 persen dari Maret 2019. Secara jumlah orang, penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang atau meningkat 2,76 juta orang dibandingkan tahun lalu.

Secara spasial, persentase penduduk miskin perdesaan per September 2020 naik menjadi 13,20 persen dari 12,6 persen pada September 2019. Persentase penduduk miskin perkotaan mengalami kenaikan menjadi 7,88 persen dibandingkan September 2019 yang hanya sebesar 6,56 persen. Hal ini sebagai akibat terjadinya penurunan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah, terutama di perkotaan.

Seorang gadis membawa makanan ringan saat melintasi genangan air di daerah kumuh saat krisis virus Corona di Jakarta. Foto: REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini adalah sebesar 0,385 per September 2020. Angka ini meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan Rasio Gini September 2019 yang sebesar 0,380.

Namun dapat digarisbawahi bahwa porsi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,93 persen.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, porsi tersebut termasuk rendah karena berada di atas 17 persen. Bank Dunia membagi tingkat ketimpangan menjadi tiga kategori yaitu ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah porsinya di bawah 12 persen; sedang jika antara 12–17 persen; dan rendah jika di atas 17 persen.

Selaras dengan tren pemulihan ekonomi, pemerintah juga tetap memberi dukungan kebijakan countercyclical untuk penanganan COVID-19 dan program PEN di tahun 2021.

Berbagai kebijakan prioritas akan terus berlanjut pada 2021, misalnya melalui vaksinasi massal, penguatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun) dan 3T (testing, tracing, dan treatment), serta penguatan Program PEN.

"Dengan tren ekonomi terkini, pemerintah optimis namun tetap waspada bahwa pandemi dapat dikendalikan dan aktivitas sosial ekonomi terus berangsur pulih sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran ke depannya dapat menurun kembali," tutup Febrio.