Kemenkeu: Anggaran untuk Proyek KPBU di IKN Rp 219 Miliar Tahun Ini
·waktu baca 2 menit
PerbesarDirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto mengungkapkan salah satu proyek kelolaan dalam anggaran dukungan pemerintah 2023 adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Suminto merinci anggaran fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan untuk proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara termasuk fasilitas pengembangan proyek senilai Rp 170 miliar. Sedangkan fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facilities) atau PDF pemanfaatan barang milik negara senilai Rp 49 miliar.
"Kami menganggarkan dukungan pemerintah KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) di IKN sebesar Rp 219 miliar pada tahun ini,” ujar Suminto dalam Rapat Komisi XI DPR, Selasa (7/2).
Dalam materi paparan, fasilitas pengembangan proyek yang didanai KPBU untuk 4 rusun prakarsa badan usaha. Empat rusun tersebut antara lain Rusun ASN di Precint Core prakarsa Korea Land Housing, Rusun ASN di North Government 1A KIPP - IKN prakarsa Summarecon, Rusun Hankam di WP 1A dan Rusun ASN di WP 18 prakarsa CCFG-RBN, serta rusun ASN di Pemerintahan Barat WP 1A prakarsa Nindya Karya.
“Sejak tahun 2011, terdapat 31 proyek KPBU dengan nilai investasi Rp 246,65 triliun dengan jangkauan pelayanan 34 provinsi. Adapun proyek pipeline yang ditransaksikan dengan swasta sejumlah 16 proyek indikasi nilai investasi Rp 26,76 triliun,” katanya.
Suminto juga menjelaskan akumulasi pencairan dana Viability Gap Fund atau fasilitas fiskal yang diberikan kepada proyek KPBU telah mencapai Rp 1,128 triliun hingga tahun 2022. Persetujuan pemberian fasilitas penyiapan proyek telah diberikan 41 proyek KPBU dengan total dana yang dikeluarkan mencapai Rp 1,66 triliun.
"Total dana PDF meningkat dari 2016 hingga 2019 seiring semakin banyaknya proyek KPBU yang disiapkan," tuturnya.