Kemenkeu Beberkan Persiapan Penyaluran Subsidi BBM Jadi BLT Tahun 2025

Direktur Jenderal (DIrjen) Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata di DPR RI, Jumat (19/5). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan rencana alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat lebih tepat sasaran dalam membantu masyarakat miskin dan rentan di Indonesia.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menjelaskan, saat ini Kemenkeu sedang melakukan sejumlah persiapan terkait penyusunan database terpadu mengenai kondisi penduduk berdasarkan tingkat kemiskinan.

"Saat ini BPS sedang bekerja terutama untuk bikin database tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinannya, dan sebagainya,” kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/12).

Isa menjelaskan, BPS bersama Kementerian Keuangan sedang menggabungkan seluruh sumber data. Misalnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data PLN dan Pertamina.

“Semua sedang dipadukan oleh BPS, dan itu akan jadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagainya," tegasnya.

Dengan integrasi database dari berbagai instansi tersebut, pemerintah berharap bantuan langsung tunai dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kementerian Hukum, Rabu (20/11/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan mengubah skema subsidi BBM, LPG hingga listrik. Dia bilang, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah mengubah skema subsidi menjadi BLT.

“Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat, atau ada opsi lain atau di blending (yaitu) ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang,” kata Bahlil dalam konferensi pers usai rapat koordinasi, di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

Bahlil mengatakan hal ini dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Dia juga melakukan kajian untuk memastikan subsidi BBM, LPG hingga listrik ini tepat sasaran.

“Karena kita tahu subsidi kita sekarang kan Rp 435 triliun di 2024 itu terdiri dari kompensasi dan subsidi, untuk LPG itu Rp 53 triliun,” tambah Bahlil.