Kemenkeu: Hingga Oktober 2024, Belanja Pemerintahan Pusat Capai Rp 1.834,5 T

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Aditia Noviansyah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintahan pusat sampai dengan Oktober 2024 telah mencapai Rp 1.834,5 triliun. Nilai tersebut tumbuh 16,7 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, salah satu dampak dari tingginya belanja negara yaitu konsumsi pemerintah yang naik 4,62 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB).

"Itu adalah karena belanja kita cukup cepat belanja pemerintahan pusat sendiri terdiri atas dua macam, belanja Kementerian/Lembaga (KL) dan belanja non KL," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi November 2024, Jumat (8/11).

Suahasil memaparkan, belanja KL tercatat sudah Rp 933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu APBN. Menurutnya, menuju akhir tahun sudah mulai terlihat adanya percepatan belanja pemerintah. Sedangkan belanja non KL sebesar Rp 901,0 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN.

"Belanja K/L Rp 933,5 triliun kalau kita liat itu terdiri atas belanja pegawai belanja barang, belanja modal," ujarnya.

Adapun belanja Kementerian/Lembaga terdiri dari beberapa komponen. Ada belanja belanja pegawai sebesar Rp 242,2 triliun, naik 13,4 persen. Sementara itu, belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran gaji tunjangan kinerja (tukin) reguler naik 10,9 persen, sedangkan THR dan gaji 13 yang naik 33,6 persen.

"Tinggi karena di Januari lalu ada kenaikan gaji jadi kenaikan gaji angkanya terus berlangsung jadi secara yoy tiap bulan dibandingkan bulan lalu termasuk Oktober tahun ini dibanding Oktober tahun lalu ada persentase pertumbuhannya," kata Suahasil.

Ilustrasi Gedung Kementerian Keuangan RI. Foto: Wulandari Wulandari/Shutterstock

"Belanja barang sudah 86,7 persen atau Rp 351,2 triliun, dan tentu ini adalah belanja barang di berbagai macam kementerian dan berikan stimulus kepada perekonomian," ujarnya.

Selanjutnya, ada belanja modal yang mencapai Rp 218 triliun dengan pertumbuhan 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp 122 triliun, meningkat 4,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Suahasil mengatakan, ini telah dilaksanakan oleh berbagai macam kementerian untuk belanja non K/L utamanya terdiri atas realisasi subsidi pembayaran kompensasi manfaat pensiun dan beberapa lainnya.

"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp 149,2 triliun yang pertumbuhannya dibanding tahun lalu adalah 16,8 persen. Ini juga karena ada peningkatan manfaat pensiun ketika kita naikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler dan dalam angka gaji dan pensiun ke 13," ujarnya.

Sementara untuk pembayaran subsidi dan kompensasi telah dibayarkan sebesar Rp 327 triliun. Realisasi ini terdiri atas subsidi energi sebesar Rp 139,6 triliun, subsidi non energi Rp 72 triliun, dan pembayaran kompensasi Rp 115,1 triliun.

"Keseluruhan pengeluaran subsidi dan kompensasi dimaksudkan agar harga listrik dan BBM dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus jalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan harga listrik dan BBM yang betul-betul terkendali," kata Suahasil.