Kemenkeu Jamin Postur Fiskal RI Tetap Terjaga Meski Ada Tarif Impor Trump

Kepala BKD Febrio Kacaribu di Kompleks Parlemen RI, Senin (20/5/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan postur fiskal APBN tahun 2025 tetap terjaga, meski ada kebijakan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024, defisit anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan Kemenkeu akan terus mengelola postur fiskal yang pada dua bulan di awal tahun ini sempat terdampak kebijakan restitusi pajak.

"Postur fiskal kan kita kelola terus. Sejauh ini kita lihat dari sisi penerimaan, waktu kemarin Bu Menteri (Keuangan) juga sudah menyampaikan bahwa sampai Februari itu kita dipengaruhi oleh terutama restitusi dan juga lebih bayar dari TER," jelas Febrio saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (7/4).

Sementara untuk bulan Maret, Febrio mengatakan penerimaan pajak diharapkan sudah semakin positif meskipun ada kebijakan perpanjangan periode pelaporan SPT menjadi 11 April dan relaksasi PPN selama 10 hari.

"Kemudian kita melihat di bulan Maret, penerimaan pajak itu sudah positif year on year-nya. Tapi memang turnaround-nya sudah mulai terjadi di bulan Maret," kata dia.

Menurutnya, kebijakan perpanjangan masa pelaporan pajak dibutuhkan karena masyarakat sedang disibukkan oleh Hari Raya Idulfitri dan dibutuhkan untuk dunia usaha.

"Tetapi itu memang berdampak bagi cash flow dari penerimaan pajak. Tapi nggak apa-apa, kita kan ingin supaya masyarakat dan juga pelaku usaha bisa jalan dengan baik," tutur Febrio.

Dengan demikian, Febrio menjamin pemerintah belum ada rencana perubahan postur fiskal APBN 2025 di tengah dinamika perang dagang yang disebabkan penerapan tarif Trump.

Hal ini juga akan didukung dengan rencana negosiasi atau diplomasi yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tanpa ada retaliasi atau tarif balasan kepada AS.

"Lagi-lagi ini kan suasana yang dinamikanya sangat tinggi. Itu tetap kita kelola, yang ingin kita fokuskan sekarang terutama adalah merespons dengan taktis," jelas Febrio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan tetap menjaga postur fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, yang menetapkan defisit anggaran 2025 sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Tahun lalu kami naikkan defisit dari 2,2 persen ke 2,7 persen. Tapi realisasinya tetap di 2,2 persen,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).

Sri Mulyani juga menjelaskan, apabila terdapat perubahan pada komponen postur fiskal, misalnya terjadi koreksi pada sisi penerimaan negara, pemerintah akan melakukan langkah kompensasi yang diperlukan.

Dari sisi belanja, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.621,3 triliun. Namun, dengan arahan Presiden untuk meningkatkan efisiensi, Kementerian Keuangan juga akan melakukan pergeseran atau shifting alokasi anggaran tanpa mengubah total plafon belanja tersebut.