Bisnis
·
19 September 2020 13:01

Kemenkeu Jawab Kritik Faisal Basri Soal Penanganan Pandemi

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Kemenkeu Jawab Kritik Faisal Basri Soal Penanganan Pandemi (321547)
Ekonom Senior, Faisal Basri saat ditemui di Tjikini Lima, Selasa (15/10). Foto: Abdul Latif/kumparan
Ekonom senior Faisal Basri kembali melontarkan kritik tajam kepada pemerintah soal penanganan dampak pandemi COVID-19. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu program acara, Faisal menyebutkan bahwa pemerintah tidak serius menangani pandemi ini. Ketidakseriusan pemerintah tersebut tercermin pada RAPBN 2021 yang disebut Faisal sebagai business as usual.
ADVERTISEMENT
Menurut Faisal, pada anggaran tahun depan, pemerintah kembali menaikkan anggaran untuk infrastruktur dan justru mengurangi anggaran kesehatan seolah-olah pandemi sudah selesai di 2021. Padahal menurut Faisal, akhir dari pandemi ini masih tidak menentu namun pemerintah terlampau percaya diri dengan menyunat anggaran kesehatan.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun menjawab kritik Faisal Basri. Dalam akun Twitter-nya @prastow, Yustinus membuat sebuah utas berisi penjelasan soal komposisi RAPBN 2021 yang dikritik Faisal. Yustinus menegaskan bahwa RAPBN 2021 disusun dengan penuh perhitungan, bukan asal-asalan.
“Selamat pagi. Saya ingin mencoba menambah penjelasan atas kritik Bang @FaisalBasri di twit @zenrs ini agar konteksnya dapat dipahami publik dg lebih baik. Sekali lagi, terima kasih atas masukan dan kritik Bang FS. RAPBN 2021 tidak disusun di ruang hampa, ada pijakan,” kicau Yustinus pada akunnya, Sabtu (19/9).
ADVERTISEMENT
Menurut Yustinus, pendapat Faisal Basri soal kenaikan alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2021 dari Rp 281,1 triliun menjadi Rp 414 triliun dan anggaran kesehatan yang turun dari Rp 87,5 triliun menjadi Rp 25,4 triliun benar adanya.
Menurut Yustinus, berdasarkan Perpres 72/2020, anggaran kesehatan secara nominal memang turun menjadi Rp 169,5 triliun atau setara 6,2 persen PDB. Menurut Yustinus besaran ini tidak menyalahi aturan bahwa sudah di atas mandat undang-undang yang mengharuskan anggaran kesehatan sebanyak 5 persen dari PDB.
Kemenkeu Jawab Kritik Faisal Basri Soal Penanganan Pandemi (321548)
Yustinus Prastowo, Direktur CITA Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Alokasi anggaran kesehatan tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa pos. Salah satu pos yang mengalami penurunan adalah alokasi belanja kesehatan non K/L. Sedangkan anggaran Kementerian Kesehatan sendiri naik dari Rp 78,5 triliun menjadi Rp 84 triliun di 2021.
ADVERTISEMENT
“Apa maknanya? Cukup jelas. Keberpihakan semakin kuat, tercermin anggaran rutin @KemenkesRI 2021 naik. Tapi kok anggaran kesehatan turun? Iya, alokasi stimulus turun seiring telah tersedianya banyak sarana/prasarana kesehatan di 2020 yang tetap dapat digunakan di 2021,” ujar Yustinus.
Dengan kata lain, anggaran kesehatan tahun ini terlihat tinggi karena pemerintah menggelontorkan banyak stimulus untuk memperbaiki pelayanan kesehatan. Asumsinya banyak layanan atau fasilitas kesehatan yang dibangun tahun ini, masih bisa digunakan hingga 2021. Sehingga tidak perlu ada lagi tambahan dana.
Dalam kritiknya, Faisal Basri juga menilai bahwa pemerintah terlalu percaya diri seolah menganggap pandemi berakhir di 2020 dan abai pada dampaknya yang mungkin masih terasa di 2021. Menanggapi hal tersebut, Yustinus membantah dengan tegas. Menurutnya pemerintah sama sekali tidak abai dengan penanganan dampak COVID-19 di tahun depan.
ADVERTISEMENT
Yustinus pun merinci bahwa anggaran kesehatan 2021 dialokasikan untuk beberapa hal di antaranya peningkatan/pemerataan sisi pasokan, pengadaan vaksin, nutrisi ibu hamil dan menyusui/balita, penanganan penyakit menular, akselerasi jamkesmas, penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi.
Kemenkeu Jawab Kritik Faisal Basri Soal Penanganan Pandemi (321549)
Menkeu Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta. Foto: Sigid Kurniawan/POOL/ANTARA FOTO
Pemerintah juga menganggarkan dukungan Rp 48,8 triliun bagi peserta PBI JKN dan Rp 2,4 triliun untuk bantuan iuran PBPU dan BP Kelas III JKN. “Ini komitmen memperluas cakupan pelayanan penerima manfaat BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Terkait COVID-19, menurutnya pemerintah juga tetap fokus, buktinya ada alokasi anggaran sebesar Rp 18 triliun untuk pengadaan vaksin dan sarpras lain. Yustinus juga menyebutkan bahwa kini industri kesehatan dalam negeri semakin berkembang tercermin dari semakin banyak produsen APD, masker, ventilator, sanitizer, hingga obat-obatan. Sementara impor untuk alat kesehatan dan obat-obatan juga mulai dibatasi.
ADVERTISEMENT
Menurut Yustinus, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu terus melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan perdagangan dengan fokus mendukung tumbuhnya industri dalam negeri sesuai pengalaman pandemi ini. Yustinus mengklaim hasilnya cukup menggembirakan.
Yustinus juga melampirkan data dalam bentuk grafik. Dalam grafik tersebut terlihat ada 10 kementerian dengan pagu anggaran terbesar. Dalam kurun 2019-2021 anggaran Kementerian PUPR memang naik signifikan. Sementara anggaran Kemensos turun seiring turunnya alokasi bansos. Sedangkan, anggaran untuk pemulihan ekonomi memang menurun di 2021 jika dibandingkan dengan tahun ini. Mengenai hal ini, Yustinus berdalih penurunan anggaran pemulihan ekonomi terjadi karena COVID-19 mulai terkendali.
“Secara total turun seiring harapan COVID-19 mulai terkendali dan perekonomian mulai bergeliat. Maka 2020 adalah kunci pertaruhan yg menjadi asumsi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Kritik ketiga Faisal yaitu soal anggaran infrastruktur yang melonjak tajam di 2021 juga dijawab oleh Yustinus. Menurutnya, anggaran infrastruktur naik tajam dari 2020 ke 2021 karena banyak proyek yang tertunda. Sedangkan jika dibandingkan dengan 2019, anggaran tersebut diklaim hanya naik tipis. Alasan kenaikan anggaran pada 2021 yaitu pemerintah akan fokus membangun infrastruktur digital senilai Rp 30,5 triliun.
Menurutnya belajar dari pandemi ini, Indonesia sangat membutuhkan dukungan infrastruktur digital, khususnya untuk bidang pendidikan dan pelayanan. Sehingga APBN 2021 pun akan menjadi strategi dan momentum untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Menurutnya, anggaran di 2021 tersebut akan dialokasikan untuk penambahan sarana maupun perluasan/pemerataan akses layanan.
“Pandemi yg mengajarkan kepada kita banyak hal. Saya melihat, RAPBN 2021 justru disusun secara luar biasa dg kesadaran penuh akan pentingnya perubahan paradigma. Saya bersyukur terlibat secara dekat menjadi saksi perubahan ini. Banyak hal lain bisa kita elaborasi di lain waktu. Saya ingin menghaturkan terima kasih untuk kritik dan masukan Bang @FaisalBasri, Mohon pemerintah terus dikawal, diberi masukan, dan dikritik. Kritiklah sekeras-kerasnya, dan bantulah sekuat-kuatnya. Kita bertanggung jawab menjaga Republik. Salam sehat, salam hormat,” tandasnya.
ADVERTISEMENT