Kemenkeu Minta Pemda Bantu Entaskan Kemiskinan Ekstrem di 2024

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman pada acara Green Sukuk lnvestor Day 2019 di Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (16/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) membantu merealisasikan target Presiden Jokowi mengentaskan kemiskinan ekstrem di 2024.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan dibutuhkan keselarasan program pembangunan pemerintah pusat dengan Pemda untuk mewujudkan target tersebut.

"Kita harus pastikan keselarasan yang baik dan harmonisasi kebijakan. Contoh, Pak Presiden Jokowi sudah memutuskan bahwa fokus Indonesia adalah untuk mengurangi dan menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 diharapkan di 2024," kata Luky dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kantor Kemenkeu, Selasa (3/10).

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

"Target ini tidak akan pernah tercapai kalau kita mengandalkan pemerintah pusat saja. Kita harus desain strategi sedemikian rupa agar strategi itu didukung dan jadi prioritas nasional. Kita harus pastikan harmonisasi kebijakan," tambahnya.

Luky mencontohkan saat ini ada mekanisme dana desa yang memungkinkan alokasi anggaran masuk ke 75.000 desa di Indonesia. Prioritas nasionalnya adalah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

"Kami imbau desa untuk mengalokasikan pendanaan untuk entaskan kemiskinan ekstrem," tegas Luky.

Luky menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri juga berkontribusi melalui forum rutinan yang selalu diagendakan bersama para Pemda di seluruh Indonesia.

"Forum ini diadakan konsisten sehingga berhasil dan kita dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Contohnya bukan Oktober sudah di bawah 3 persen," tutur Luky.