Kemenkeu Revisi Pemangkasan Anggaran Kementerian PKP

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (6/2/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi pemangkasan anggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025.

Hal ini diungkap oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2).

Awalnya, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 telah ditetapkan efisiensi Kementerian PKP dari pagu Rp 5,274 triliun sebesar Rp 3,661 triliun, sehingga anggaran yang tidak kena efisiensi sebesar Rp 1,613 triliun.

"Pada tanggal 11 Februari 2025 dilaksanakan rapat dengan Ditjen Anggaran Kemenkeu, dengan hasil masing- masing Kementerian/Lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru," cakap Fahri Hamzah.

Kata Fahri, berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran itu, telah ditetapkan target efisiensi untuk Kementerian PKP dari Rp 3,661 triliun, turun menjadi Rp 1,812 triliun. Sehingga pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Jadi lumayan ketua ada tambahan ini," sebutnya.

Adapun, rincian anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi Rp 3,462 triliun terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 671,05 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 2,79 triliun.

"Mohon persetujuan Komisi V DPR terhadap rencana efisiensi pagu per Unit Eselon I, agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Ditjen Anggaran paling lambat tanggal 21 Februari 2025," kata Fahri.