Kemenkeu soal Bupati Meranti: Tak Semua Masalah Daerah Diselesaikan Pusat

Kemendagri memanggil Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Foto: Dok. Kemendagri

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tidak semua masalah di daerah dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut sekaligus menyinggung masalah Bupati Meranti Muhammad Adil.

"Terkait Meranti, ini menunjukkan daerah ke depan harus diperhatikan, karena masalah ke depan hampir tidak bisa diselesaikan oleh pusat, daerah harus kuat," kata Analisis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Rahadian Zulfadin dalam acara INDEF, Rabu (14/12).

Rahadian menjelaskan, pos transfer ke daerah dalam APBN secara nominal akan semakin membesar. Artinya, peran daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional itu semakin besar.

Lebih lanjut, menurut Rahadian, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan oleh fiskal. Misalnya masalah inflasi yang bisa terkendali dengan adanya TPIP dan TPID.

"Jadi ada kerja sama dengan daerah. Untuk masalah-masalah lain juga sama. Jadi peran pemerintah daerah mesti diperkuat," terang dia.

Rahadian berharap, Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dapat membantu memperbaiki kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah.

Kronologi Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Diisi Iblis dan Setan

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang lagi viral sebut Kemenkeu sebagai iblis dan setan. Foto: Instagram/@muhammad_adil_riau

Muhammad Adil, menjadi sorotan publik usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis atau setan. Ia melontarkan sebutan tersebut kepada perwakilan dari Kemenkeu yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman saat Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/12).

Pada momen panas tersebut, Adil mempertanyakan soal Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu. Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil karena penerimaan DBH Meranti menurun. Padahal harga minyak dunia melonjak naik sampai USD 100 per barel.

“Semenjak konflik Rusia dan Ukraina, (harga) minyak naik, tapi kok (pendapatan Meranti) turun? Dan untuk bapak ketahui, tahun ini kami hanya terima Rp 115 miliar, naiknya cuma Rp 700 juta saja. Padahal liftingnya naik, asumsi 100 dolar AS per barel. Lah, naiknya cuma Rp 700 juta?” tanya Adil.

Adil menyampaikan telah tiga kali mengirimkan pesan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melakukan audiensi secara empat mata. Namun, pihaknya selalu ditawarkan audiensi secara daring atau online.

“Ini untuk Pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati Ibu Menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online,” ucap Adil.

Ketidakpuasan Adil meledak hingga menyebut Kemenkeu sebagai iblis atau setan. Ia meminta pemerintah pusat tidak lagi menyentuh minyak bumi di wilayah Meranti. Sebab, daerahnya sudah termasuk miskin ekstrem.

“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan? Jangan diambil minyak di Meranti itu, nggak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami diisap sama (pemerintah) pusat. Karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” sebut Adil.

Adil menjelaskan tidak menerima hitung-hitungan yang jelas dari pemerintah pusat terkait penjual minyak yang digarap dari Kepulauan Meranti. Menurutnya, hal itu juga menyebabkan penduduk daerahnya terus di bawah garis batas kemiskinan.