Kemenkeu: Subsidi Energi Bisa Jebol Jadi Rp 700 T Jika Harga BBM Tak Naik

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menyebut subsidi energi bisa jebol hingga Rp 700 triliun apabila harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak dinaikkan.
Adapun pemerintah tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 502 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Angka itu sudah naik tiga kali lipat dari anggaran awal yang ditetapkan dalam APBN 2022.
"Sampai semester 1 harus diaudit dulu oleh BPKP, diverifikasi lagi nanti kira-kira selesai September dan nanti kita bayar lagi berapa. Cukup gak cukup, itu yang dikasih anggaran oleh DPR. Masalahnya memang kalau gak ada kebijakan-kebijakan bisa naik sampai Rp 700 triliun," kata Isa di Kompleks Parlemen, Rabu (24/8).
Menurut dia, jika memang anggarannya subsidi membengkak pemerintah bisa mengajukan lagi ke DPR. Namun, hal tersebut juga harus melihat dari sisi penerimaan negara.
"Penerimaan negara bagus, naik terus, ya kita mungkin bisa saja mengambil lagi seperti Rp 502 tadi. Tapi kalau kemudian penerimaan negara landai menjadi biasa-biasa saja sudah diperhitungkan di Rp 502 berarti, nambah lagi dari mana ini?" katanya.
Kendala Kenaikan Harga BBM Subsidi
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya membeberkan kendala dalam mempertimbangkan kenaikan harga BBM subsidi. Pertama, anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp 502 triliun dengan asumsi kuota Pertalite 23 juta kiloliter, namun diperkirakan bakal jebol hingga 29 juta kiloliter.
"Kalau data mengenai volume tadi terus terjadi, makanya 'kan berbagai hal kemudian muncul mengenai apakah volumenya harus dikendalikan?" katanya.
Sehingga, pilihannya hanya ada tiga dalam menghadapi situasi saat ini. Pertama, anggaran subsidinya naik menjadi mendekati Rp 700 triliun atau tepatnya Rp 698 triliun.
Kedua, kata Sri Mulyani, volumenya akan dikendalikan melalui pembatasan. Dan pertimbangan ketiga adalah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM.
"Tiga-tiganya sama sekali enggak enak. APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM sudah naik 3 kali lipat ke Rp 502 triliun. Itu sudah naik 3 kali lipat ternyata masih kurang lagi," ujarnya.
Adapun berapa harga Pertalite jika nanti diputuskan naik, Sri Mulyani menjelaskan ada beberapa faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah, yakni daya beli masyarakat, kapasitas APBN, dampaknya terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
"Ini semua yang harus kita lihat, setiap kenaikan memberikan dampak ke segmen masyarakat mana dan apakah kita punya instrumen untuk meminimalkan dampak negatifnya," kata dia.
Kata Jokowi Soal Harga Pertalite Naik Pekan Ini
Presiden Jokowi sebelumnya buka suara mengenai kenaikan harga BBM Pertalite yang disebut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan diumumkan pekan ini. Jokowi menyatakan rencana ini harus diputuskan hati-hati sebab menyangkut hajat hidup banyak orang.
"Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi di acara Kadin Indonesia, Jakarta Timur, Selasa (23/8).
Karena dampaknya besar dan merembet ke banyak hal, dia meminta para menterinya untuk berhitung dengan cermat dan teliti sebelum memutuskan menaikkan harga Pertalite. Meski begitu, Jokowi enggan menjawab kapan harga Pertalite naik.
