Kemenkeu Tambah Anggaran PBI BPJS Kesehatan Jadi Rp 67 T

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 20 triliun pada 2026.
Dengan tambahan tersebut, total anggaran PBI yang bersumber dari APBN 2026 meningkat menjadi Rp 67 triliun dari alokasi awal sebesar Rp 47 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan, dari total tambahan anggaran Rp 20 triliun tersebut, pemerintah telah merealisasikan pencairan sebesar Rp 10 triliun.
Sementara itu, sisa Rp 10 triliun akan disalurkan pada November atau paling lambat awal Desember 2026.
"Dengan ditambahkan Rp 20 triliun berarti menjadi Rp 67 triliun dari APBN tahun 2026. Sudah direalisasikan Rp 10 triliun, nah Rp 10 triliun lagi akan kita realisasikan bulan November atau awal Desember ini, pasti sebelum akhir tahun," kata Suahasil saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis, (19/11).
Suahasil menjelaskan, tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk menopang kondisi keuangan BPJS Kesehatan agar mampu memenuhi kewajiban pembayaran klaim layanan medis kepada fasilitas kesehatan.
"Karena kan mereka melakukan pembayaran kepada fasilitas-fasilitas kesehatan sesuai klaim," ujarnya.
Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan
Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta adanya peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan seiring dengan kucuran tambahan dana sebesar Rp 20 triliun tersebut.
"Kebetulan Pak Menkeu, saya, dan Pak Menko PMK minggu lalu sudah menyetujui pencairan dana Rp 10 triliun plus Rp 10 triliun, jadi totalnya Rp 20 triliun tahun ini ke BPJS," ujar Budi.
Setelah dukungan anggaran tersebut disetujui, Presiden menekankan sejumlah catatan perbaikan layanan di lapangan, terutama terkait lamanya waktu tunggu atau antrean peserta BPJS Kesehatan di fasilitas medis.
"Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antreannya bisa lebih pendek lagi," kata Budi.
Selain memangkas waktu antrean, Budi menambahkan bahwa Presiden juga menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan dan rumah sakit agar melayani pasien yang datang dengan optimal tanpa membeda-bedakan perlakuan antara peserta BPJS Kesehatan dan pasien non-BPJS.
