Kemenko Ekonomi Paparkan Capaian Pembangunan Masif Jokowi selama Satu Dekade

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan pembangunan Infrastruktur yang Masif selama satu dekade (10 tahun) pemerintahan Jokowi.

Menurutnya pembangunan masf era pemerintahan Jokowi berhasil mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mengacu data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pembangunan jalan dan jembatan. Jalan tol sepanjang 2.432 Km, Jalan Nasional yang baru sepanjang 5.999 Km dan Pembangunan Jembatan sepanjang 125.904 km telah dibangun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

"Serta Pembangunan Flyover/ Underpass: sepanjang 27.673 M. Juga telah dilakukan Pembangunan 11 Pelabuhan Laut, 20 Bandara dan 7 Proyek Kereta Api," kata dia melalui keterangan tertulis, Minggu (6/10).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana KPPIP ini menyampaikan penguatan kedaulatan pangan, telah diselesaikan Pembangunan SPAM sebanyak 36.380 titik (90 persen akses air bersih), pembangunan Bendungan sebanyak 53 Unit dari 61 Unit yang ditargetkan, pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1,2 Juta ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4,6 Juta Ha.

Serta pembangunan Embung sebanyak 1.371 Unit. Untuk mendukung ketahanan energi, telah dilakukan Pembangunan Program Kelistrikan yang berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan total 21,7 GW, dan Gas Bumi 23,3 MTPA.

Sedangkan untuk mendukung pengembangan Hilirisasi Industri, telah dikembangkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di seluruh Indonesia (dari Aceh sampai Sorong di Papua), lebih dari 100 Kawasan Industri dan pengembangan 3 Food Estate baru di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Merauke di Papua.

Pembangunan di Daerah 3 T

Motor listrik Trail, buat menjelajah jalan belum beraspal di daerah terpencil. Foto: Ghulam Muhammad Nayazri / kumparanOTO

Susi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyebut pembangunan infrastruktur meningkatkan perekonomian dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga telah dilakukan Pembangunan dan Pengembangan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Terpadu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 15 Kawasan.

Sedangkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi Masyarakat, juga telah dilakukan Pembangunan dan pengembangan berbagai Sarana Pendidikan (Sekolah dan Pesantren), Olahraga (Stadion Olahraga) dan Pasar sebanyak 5.939 Unit.

Selain infrastruktur fisik, juga dikembangkan infrastruktur digital seperti Proyek Palapa Ring Backbone untuk mendukung koneksi Internet di 480 kabupaten dan kota yang sebagian besar berada di wilayah 3T.

Melalui Pembangunan dan pengembangan berbagai proyek dan program yang dimasukkan dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), selama 8 tahun pelaksanaannya (2016-2024) PSN telah berhasil menyelesaikan 210 Proyek yang merata di seluruh pulau di Indonesia dengan Total Investasi Rp1.855 Triliun.

Jumlah PSN di luar Jawa sebanyak 128 PSN, di Pulau Jawa sebanyak 74 PSN, dan sebanyak 8 PSN yang cakupannya nation-wide (seluruh wilayah Indonesia).

Pekerja mengecek Proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G yang selesai dibangun di Desa Bowombaru Utara, Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO

"Dampak ekonomi dari Pembangunan berbagai proyek PSN tersebut, menurut hasil studi yang dilakukan LPEM UI, pembangunan yang telah dilakukan sejak 2016-2023 saja telah berhasil menciptakan nilai perekonomian sekitar Rp 3.344 Triliun secara nasional," imbuh pria yang akrab dipanggil Susi ini.

Sejak 2016-2023 pembangunan infrastruktur secara estimasi menyerap tenaga kerja secara langsung sekitar 2,71 Juta Orang. Dan secara rata-rata, sebanyak 63 persen dari Tenaga Kerja langsung tersebut berasal dari Tenaga Kerja Lokal di daerah tersebut.

Selanjutnya, pembangunan 15 PLBN, terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal di wilayah tersebut. PLBN Skouw Wutung di Jayapura, pada Kuartal 1 Tahun 2024 sudah berhasil mencatatkan perdagangan (ekspor) sebesar Rp 12,68 Miliar.

"Yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal di wilayah perbatasan. PLBN Mota’ain di Nusa Tenggara Timur, mendorong tumbuhnya berbagai macam industri lokal seperti Industri Mebel, dan kebutuhan sehari-hari yang dapat dijual langsung ke wilayah Timor Leste," kata dia.

Untuk mendorong keberlanjutan program infrastruktur, telah disiapkan konsep optimalisasi pemanfaatan dari proyek infrastruktur yang telah berhasil diselesaikan.

Misalnya dari penyelesaian 53 Bendungan dan 8 Bendungan yang masih proses penyelesaian, didorong untuk pembangunan Jaringan Irigasi yang lebih luas, melengkapi yang sudah dibangun selama 10 tahun (1,2 Juta Ha Irigasi baru dan 4,6 Juta Ha rehabilitasi).

Foto udara kendaraan melintas di Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (9/4/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Demikian juga untuk mendukung konektivitas dan akses ke Jalan Tol yang telah menyelesaikan lebih dari 2.400 km jalan tol baru sebagai backbone konektivitas, juga telah mulai dilakukan Pembangunan berbagai Program Akses Exit Tol sebagai fishbone konektivitas dan akses jalan, khususnya untuk mengurangi bottleneck akses jalan ke Jalan Tol.

Dari sisi penyediaan anggaran, untuk mendukung keberlanjutan berbagai program infrastruktur, telah mengalokasikan Anggaran Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebanyak Rp. 400,3 Triliun di dalam APBN 2025.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan Layanan Dasar dan Pangan: Rumah Susun 3.884 Unit dan Rumah Khusus 596 Unit, Sarana Prasarana Pendidikan 80 Unit, Jaringan Irigasi baru 2.000 Ha dan Rehabilitasi Irigasi 15 Ribu Ha.

Untuk mendukung konektivitas juga akan dibangun Jalan Tol 207,8 Km dan Jalan Nasional 1.591,1 Km, Jembatan baru 4.993 M dan Flyover/Underpass 1.552 Meter, 5 Bandara 39 Pelabuhan Laut.

Selain itu, untuk Infrasturktur TIK juga dibangun Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses Internet di 36.830 lokasi dan operasionalisasi Satelit Multifungsi SATRIA-1 sebesar 150 Gbps.

Mengingat kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang tidak sedikit, maka untuk mendorong pembiayaan Non-APBN, selalin mendorong skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang telah digunakan untuk berbagai pembiayaan proyek Infrastruktur.

Pemerintah juga mendorong terwujudnya dua alternatif skema pembiayaan baru, yaitu dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/Limited Concession Scheme (LCS) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024, dan skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK)/Land Value Capture (LVC) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2024.

Diharapkan dengan 2 skema baru (LCS dan LVC) ini akan dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk mendukung investasi proyek-proyek baru, terutama untuk sektor transportasi publik (MRT, LRT dan Jalan Tol) serta berbagai proyek energi terbarukan (EBT).

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

dok: Kemenko

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar, memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin dari tren peningkatan Jumlah Orang Bekerja, dan tren penurunan yang konsisten atas Tingkat Pengangguran Terbuka dan angka persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim selama 1 dekade ini.

Peningkatan Jumlah Orang Bekerja

Dok: Kemenko

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur, berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Jumlah Orang Bekerja. Setelah sempat turun selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan yangs angat signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 Juta Orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang terjadi penambahan sebanyak 3.0 Juta Orang.

Penurunan Tingkat Pengangguran

Dok: Kemenko

Tingkat Pengangguran juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, maka terjadi penurunan yang konsisten dan signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82 persen dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19.

Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

Dok: Kemenko

Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim juga mengalami tren penurunan yang konsisten, terutama angka Kemiskinan Ekstrim yang konsisten terus menurun selama 10 tahun terakhir.

"Walaupun terjadi Pandemi Covid-19. Bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai 0,83 persen atau sesuai dengan target Pemerintah untuk menekan angka Kemiskinan Ekstrim mendekati 0 persen pada tahun 2024," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BP Batam ini.