Kemenko Marves soal Pajak Film: Agar Industrinya Kuat Seperti Korea

Deputi Menko Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves, Odo RM Manuhutu saat ditemui di kawasan Grogol, Jakarta Barat pada Jumat (1/12/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara terkait rencana pemerintah untuk mengatur pajak film Indonesia, sehingga harga karcis bioskop akan seragam di seluruh Indonesia. Tujuannya agar negara berpihak pada industri film nasional.

Deputi Menko Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves, Odo RM Manuhutu mengimbau masyarakat untuk tidak melihat dari besaran pajaknya saja. Tapi melainkan tujuan dari kebijakan itu untuk mengembangkan industri perfilman Indonesia.

“Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Bagaimana menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film. Caranya apa? Salah satunya kebetulan pajak,” kata Odo saat ditemui di kawasan Grogol, Jakarta Barat pada Jumat (1/12).

Meski begitu, pihaknya menyebut kebijakan pajak film ini masih akan melewati sederet mekanisme, karena masih dalam tahap pembahasan pemerintah.

Sehingga dalam hal ini Odo tidak menjelaskan lebih rinci soal kelanjutan aturan ini, baik bentuk aturan maupun target penerapan beleid ini.

Odo memberi contoh bagaimana industri film di Amerika Serikat (AS) dapat berkembang pesat lantaran campur tangan pemerintah.

“Kalau kamu melihat di beberapa negara, seperti Hollywood, dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Kalau belajar dari Amerika, bagaimana industri film dikembangkan adalah peranan swasta, terutama sektor pembiayaan,” imbuh Odo.

Dalam catatan kumparan, Presiden Jokowi bakal mengatur pajak film di Indonesia. Hal itu diungkap Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Dalam pertemuan dengan para insan film Tanah Air di Kementerian BUMN, Erick mengatakan dengan diaturnya pajak film Indonesia, harga karcis bioskop akan seragam di seluruh Indonesia. Tujuannya agar negara berpihak pada industri film nasional.

"Kita sebagai pemerintah menstandarisasi pajak film untuk di seluruh daerah. Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah," kata Erick Thohir dikutip dari akun instagram pribadinya, Selasa (28/11).

Nantinya uang dari pajak tersebut akan dikumpulkan di Perum Produksi Film Negara atau PFN, sebuah BUMN di bidang perfilman Indonesia.

"Harus ada Peraturan Presiden (Perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem dari segi perpajakan, perizinan, dan pendanaan," terangnya.