Kemenko Pangan Tegaskan Tidak Pernah Beri Izin Impor Beras ke Sabang
·waktu baca 2 menit
PerbesarKementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan tidak pernah memberikan izin atas masuknya 250 ton beras impor ke Sabang (Aceh). Temuan beras ilegal tersebut sebelumnya diungkap Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Minggu (23/11) yang sempet menyinggung ada rapat koordinator tanggal 14 November 2025 soal beras.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, menjelaskan rapat koordinasi teknis eselon I pada tanggal 14 November 2025 menyampaikan total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog Kanwil Aceh sebesar 94.888 ton.
"Jumlah dimaksud mencukupi kebutuhan Aceh sampai dengan awal tahun 2026, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan importasi beras," katanya.
Dia menegaskan rapat koordinasi teknis tanggal 14 November 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pangan tidak menyetujui impor beras tersebut.
"Rapat koordinasi teknis dilakukan sebagai langkah mitigasi, antisipasi, dan responsif karena sudah diketahui adanya pergerakan beras dari Thailand ke Sabang," terangnya.
Amran Tanya Kementerian Lain dan Telusuri Pemilik Gudang
Sebelumnya Amran mengatakan 250 ton beras ilegal itu disimpan di gudang milik PT Multazam Sabang Group (MSG). Setelah menerima laporan, Kementan langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk melakukan penyegelan. Beras impor tanpa izin itu tidak boleh keluar dari gudang penyimpanan.
Dalam penjelasannya, Amran menyebut ada rapat di tanggal 14 November 2025 soal beras yang membuatnya curiga.
"Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta minta rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya dirjen, deputi, Bappenas. 'Apakah Anda menyetujui impor'. Ternyata di risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan," kata Amran kepada wartawan di kediamannya, Minggu (23/11).
Selain di Sabang, beras ilegal juga ditemukan di Batam sebanyak 40,4 ton dan 2,04 ton minyak goreng ilegal yang masuk melalui Batam.
Kasus ini dianggap serius karena justru muncul di tengah melimpahnya cadangan beras nasional. Amran menyebut, Presiden Prabowo Subianto sudah mewanti-wanti agar Indonesia tidak melakukan impor karena stok dalam negeri sangat tinggi.