Kemenperin Tolak Rencana PT KCI Impor KRL: Prioritaskan Produk Dalam Negeri

Sejumlah calon penumpang berjalan menuju KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (14/9/2020). Foto: ARIF FIRMANSYAH/ANTARA FOTO

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tak merestui pengajuan impor rangkaian KRL yang diajukan PT Commuter Indonesia (KCI) atau PT KCI. Hal tersebut terungkap dari keterangan PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio.

Agus mengungkap, surat penolakan terebut datang dari Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian tertanggal 6 Januari 2023.

Dalam surat tersebut, disebut bahwa impor belum direstui karena fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN)

Mengklarifikasi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya tidak anti impor, namun dia ingin mendorong penggunaan produk di dalam negeri. Pasalnya menurutnya industri di dalam negeri mampu untuk memproduksi rangkaian KRL tersebut.

"Kalau memang ada kebutuhan, prioritaskan beli produk dari dalam negeri. Ada kok industri kita yang bisa produksi itu," kata Febri saat ditemui kumparan di Kantor Kemenperin, Selasa (28/2).

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Foto: Kemenperin

Adapun impor yang diajukan PT KCI tersebut akan digunakan untuk penggantian rangkaian yang sudah uzur atau perlu replacement. Tahun ini ada 10 rangkaian yang akan dipensiunkan. Sementara untuk menambah kapasitas, PT KCI akan membeli 16 rangkaian KRL baru produksi PT INKA.

Namun masalahnya, rangkaian KRL produksi PT INKA tersebut baru siap digunakan pada 2025-2026 nanti. Sementara replacement rangkaian KRL dibutuhkan tahun ini. Menanggapi persoalan ini, Febri menyoroti bagaimana perencanaan yang dilakukan perusahaan yang menurutnya serba mendadak.

"Kenapa enggak dari sebelum-sebelumnya. Seharusnya kan bisa prediksi kebutuhan 2023 nanti seperti apa kebutuhan gerbong itu. Produksi gerbong itu kan butuh waktu dan industri kita butuh waktu juga bikin itu," jelasnya.

Febri menambahkan, bahwa arahan Presiden Jokowi sudah jelas agar belanja-belanja APBN, APBD, BUMN dan BUMD digunakan untuk belanja produk dalam negeri.

Febri juga menjelaskan, belanja produk dari industri dalam negeri akan memiliki multiplier efek yang positif. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, hingga meningkatkan pendapatan negara.

"Makannya dalam program P3DN selalu mengingatkan kepada KPA kuasa pengguna anggaran, PPK atau yang menangani belanja BUMN dan BUMD, agar jauh hari membuat perencanaan belanja barang, belanja modal, diarahkan untuk belanja produk di dalam negeri. Agar ada pendalaman struktur industri dalam negeri," jelasnya.

"Pendalaman itu tadi, bahwa ada nilai tambah ekonomi, ada lapangan kerja terbuka, dan ada pendapatan negara bertambah," sambungnya.

Selain itu, menurutnya tren positif Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga didorong oleh belanja domestik, di mana IKI pada bulan Februari 2023 ini kembali positif naik 0,78 persen ke level 52,32

Sementara ketika ditanya soal risiko adanya penumpukan penumpang KRL bila tahun ini PT KCI tak bisa replacement 10 rangkaian yang dipensiunkan, Febri kembali lagi menegaskan bagaimana fokus pemerintah saat ini.

"Kalau kami pada posisi bagaimana ada pendalaman struktur dalam negeri dan produk-produk manufaktur dibeli, terutama oleh APBN, APBD, BUMN, BUMD," pungkasnya.