Kementan Bakal Buka Nama 140 Importir yang Dapat Izin Impor Bawang Putih

Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi (tengah) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) di Gedung Badan Pangan Nasional, Senin (16/10/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Kementerian Pertanian (Kementan) akan membuka nama-nama importir bawang putih yang sudah mendapat Rekomendasi Izin Produk Hortikultura (RIPH). Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, jumlah importir yang masuk daftar tahun ini mencapai 140.

"Saya akan buka transparan siapa saja importirnya dari 140 yang ada. Langkah ini diperlukan karena kemarin ada suara yang mengatakan hanya satu atau dua importir saja yang mendapat RIPH. Jadi orang itu suka membuat opini sendiri. Nah kita ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," kata Plt Menteri Pertanian, Arief Prasetyo, di Ombudsman RI, Jakarta, Selasa, (17/11).

Arief mengatakan dari 140 perusahaan itu beberapa di antaranya ada yang diminta untuk melakukan wajib tanam sebagai komitmen bersama dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Ia juga akan memberi apresiasi kepada para importir yang melakukan wajib tanam lebih dari 3 kali.

Pedagang membersihkan kulit bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (4/7/2022). Foto: Budi Prasetiyo/ANTARA FOTO

"Mereka yang lebih dari tiga kali wajib tanam akan mendapat reward berupa mendapatkan lebih banyak RIPH. Iya dong supaya lebih fair," ujar Arief.

Arief mengungkapkan yang diperlukan saat ini adalah membatasi importasi di Kementerian Perdagangan supaya tidak terjadi overstock. Sehingga antara kebutuhan dan stok sama-sama mencukupi. Kebutuhan bawang putih secara nasional rata-rata mencapai 620 ribu ton per tahun.

"Kementerian Pertanian tidak akan mengeluarkan rekomendasi dari 650.000 ton setelah ini. Yang pasti kita kerjakan apa pun yang bisa menjadikan harga sampai dengan ke konsumen lebih baik," ungkap Arief.

Arief berharap Ombudsman RI terus melakukan pengawasan terhadap kinerja di Kementan agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari. Dia berupaya agar Kementan mampu bekerja cepat, optimal, dan memiliki koordinasi yang baik dengan para pihak.

"Setelah ini saya ingin pak secara objektif menilai kementerian pertanian dan bantu awasi kalau ada yang tidak beres beres. Satu penyimpangan itu jangan dibiarkan. Nanti setelah ketangkep baru kasih tahu kita. Jadi yang salah salah nanti mohon diberi tahu," tutur Arief.