Kementan Gandeng BSSN Lindungi Data Pangan dari Ancaman Siber

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman (kiri) dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat perlindungan data di sektor pangan.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menilai kerja sama ini sangat krusial. Menurutnya, pangan adalah sektor vital yang perlu perlindungan ekstra, tak hanya di lapangan tapi juga di dunia digital.

“Kalau pangan bermasalah, negara juga bermasalah. Karena itu datanya harus di-protect, datanya, sistemnya. Ini kolaborasi yang sangat baik (dan) inilah pengoperasian yang diperlukan di Indonesia,” kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (9/10).

Amran juga meminta dukungan BSSN untuk mengembangkan sistem komunikasi antarpetani di seluruh Indonesia. Harapannya, petani bisa saling terhubung langsung dari pusat tanpa khawatir soal keamanan data.

“Tadi kami minta tolong bagaimana bisa komunikasi dengan petani-petani seluruh Indonesia dari Jakarta,” ujar Amran.

Lewat kerja sama ini, Kementan berharap sistem digital pertanian Indonesia bisa semakin tangguh dan terlindungi dari ancaman siber.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi membeberkan soal ancaman siber di sektor pertanian. Budi melihat kini pertanian di Indonesia juga melibatkan sistem digital yang membutuhkan pengamanan.

“Kami sadar bahwa sistem elektronik di Kementan ini sangat strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, kami berkomitmen penuh untuk memastikan semua sistemnya aman dan andal,” ujar Nugroho.

Ia menegaskan potensi serangan siber di sektor pertanian bukan hal sepele. Risiko pencurian, manipulasi, hingga perusakan data bisa berdampak langsung pada stabilitas pangan nasional.

“Ada beberapa aplikasi yang harus kita amankan. Jangan sampai nanti ada pencurian, manipulasi, atau penghancuran data. Itu semua bisa mengganggu distribusi pangan,” tutur Nugroho.