Kementan-Pupuk Indonesia Tanam Padi di Lahan Sitaan Korupsi Asabri Milik Bentjok

Ilustrasi lahan pertanian. Foto: Dok. Kementan

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan Pupuk Indonesia, Perum Bulog bekerja sama dengan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) memanfaatkan lahan aset korupsi PT Asabri (Persero) untuk budidaya tanaman padi.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/3).

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan dalam pilot project kerja sama ini akan mengoptimalkan aset dari perkara tindak pidana korupsi (tipikor) PT Asabri (Persero) atas nama Benny Tjokrosaputro (Bentjok) yang berlokasi di Kabupaten Bekasi.

Ada sebanyak 414 bidang tanah dengan total seluas lebih dari 330 hektare yang akan dimanfaatkan untuk budidaya padi guna memenuhi kebutuhan beras nasional.

Rahmad memproyeksi 330 hektare lahan tersebut bisa memproduksi 1.650 ton Gabah Kering Panen (GKP) untuk satu kali musim, jika per satu hektare bisa memproduksi minimal 5 ton GKP.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

"Fokus kami ada di on farm, mulai dari proses penanaman, menyediakan pupuk dan pestisida. Kami siap mendukung penuh dan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung supaya Pemerintah mencapai ketahanan pangan nasional," kata Rahmad dalam keterangannya, Selasa (25/3).

Dia menjelaskan tugas masing-masing lembaga dalam hal ini, meliputi Kejagung mengkoordinasikan penyediaan lahan tanam, Kementan mengkoordinasikan penyediaan bibit, sarana prasarana pertanian, juga pembinaan kelompok tani.

Pupuk Indonesia yang dipimpinnya akan mengkoordinasikan penyediaan pupuk dan Bulog menjadi off taker atau pembeli padi hasil tanam di lahan aset korupsi tersebut.

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Beny Tjokrosaputro di Tipikor. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Selain itu, kerja sama ini mencakup pertukaran data dan informasi guna deteksi dini terhadap potensi permasalahan hukum, serta kegiatan sosialisasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan berbagai hal teknis lainnya yang mendukung kelancaran program.

Menurut dia, perjanjian ini akan berlangsung dalam jangka waktu tiga tahun. Diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal bagi swasembada pangan nasional yang targetnya dipercepat oleh Pemerintah di tahun 2027.

Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendukung cita-cita swasembada pangan Indonesia.

“Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung hal ini adalah penghentian impor beras mulai tahun 2025 serta target serapan 70 persen dari total 3 juta ton gabah yang dicanangkan oleh Badan Pangan Nasional, " kata Reda.

Menurut dia, kerjasama ini menitikberatkan pada pemanfaatan lahan barang rampasan negara yang sampai saat ini dikelola oleh Kejaksaan.

“Tidak menutup kemungkinan kedepan akan memanfaatkan aset-aset yang tersebar di seluruh Indonesia, dan berasal dari barang rampasan negara. Lahan tersebut akan ditanami padi untuk memenuhi kebutuhan beras nasional,” tutupnya.