Kementerian ATR Bantah Ada Mafia Tanah di IKN Nusantara: Hanya Spekulan

Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, akses jalan nasional utama ke IKN Nusantara. Foto: PUPR

Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang)/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantah adanya mafia tanah di ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Juru Bicara Kementerian ATR Hari Prihatono mengatakan, persoalan lahan di IKN membuat para spekulan untuk bermain. Pihaknya telah menyiapkan land freezing terhadap tanah yang berada di wilayah IKN.

“Harus dibedakan spekulan dengan itu (mafia). Tidak diperkenankan adanya transaksi jual beli dalam proses pembangunan IKN, kecuali akan segera eksekusi untuk kepentingan pembangunan IKN,” ujar Hari saat ditemui di Kantor PARA Syndicate, Senin (29/6).

Arahan Menteri ATR Hadi Tjahjanto disebutkan oleh Hari, bahwa tidak ada keputusan negara akan merugikan masyarakat. Pasalnya, masyarakat yang memiliki tanah akan diganti rugi oleh pemerintah sesuai harga pasar.

“Tapi persoalannya, ketika para spekulan bermain, ini berpindah tangan, harga sudah berlipat-lipat. Bahkan juga ada lahan cukup bermasalah, karena jaraknya cukup jauh dari istana,” katanya.

Masyarakat akan menerima ganti rugi dari pemerintah, lanjut Hari, selama masyarakat tidak mengalihkan tanahnya kepada pihak-pihak spekulan.

“Saya tidak pernah menyatakan ada mafia tanah di IKN, yang ada hanya spekulan. Itu muncul karena acara kemarin hari Sabtu, ada 30 kasus setiap hari dikaitkan dengan pertanyaan IKN setelahnya, Itu dua proses yang berbeda,” sambung Hari.

Hari memastikan status tanah untuk istana negara dan kantor kementerian/lembaga di IKN aman dari permasalahan. Sedangkan, kawasan pendukung lain seperti daerah hutan di sekitar IKN masih dalam proses pelepasan dengan kementerian terkait.

“Walaupun ASN pindah, kalau mereka berkeluarga, perlu ada fasilitas pendidikan dan sebagainya. Ini masih membutuhkan lahan yang banyak,” tandasnya.