Kementerian BUMN Estimasi Proyek Kereta Cepat JKT-BDG Bengkak Rp 27 T

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Foto: Siti Maghfirah/kumparan

Kementerian BUMN menjelaskan progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kini mengalami sejumlah masalah. Proyek yang dimiliki PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengalami pembengkakan anggaran akibat keterlambatan pembebasan lahan dan perencanaan yang terlalu optimis.

Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, saat ini progres KCJB telah mencapai sekitar 74 persen. Namun, akibat keterlambatan pembebasan lahan menyebabkan adanya cost over run atau pembengkakan biaya.

“Saat ini kita juga sedang diskusi cost over run, kita juga sedang diskusi cash deficit dengan China mengenai cash flow negatif di awal-awal,” katanya saat gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7).

Dalam paparan Kartika, estimasi pembengkakan biaya untuk proyek KCJB sekitar USD 1,4 miliar-USD 1,9 miliar. Angka tersebut sekitar Rp 20,16 triliun-Rp 27,36 triliun dengan estimasi kurs Rp 14.400 per dolar AS.

“Pemenuhan biaya cost over run akan dinegosiasikan dengan pihak China. 75 persen dari cost over run diasumsikan disetujui oleh pemegang saham (PSBI dan Beijing Yawan) dan China Development Bank (CDB) untuk dapat dicover oleh CDB,” tulis paparan Kartika.

Selain KCJB, proyek LRT Jabodebek juga mengalami persoalan serupa yaitu keterlambatan pembangunan akibat lahan yang belum tuntas. Menurutnya, ini menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dalam hal ini Kartika akan memberikan tambahan modal melalui PNM kepada KAI. Adapun penambahan modal ini sekitar Rp 2,7 triliun untuk proyek LRT Jabodebek. Sementara, untuk proyek KCJB masih dalam pengajuan.

“Dan dua-duanya tadi KCIC dan LRT sedang kita lakukan pengajuan tambahan 2021 maupun untuk 2022,” katanya.