Kementerian BUMN: Semen Satu Harga Masih Sulit Direalisasikan
PerbesarKementerian Badan Usaha Milik Negara yang membawahi holding semen mengaku masih kesulitan dalam merealisasikan semen satu harga. Sebabnya, infrastrutur yang ada saat ini belum memadai sehingga penyeragaman harga tersebut tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri strategis, dan media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengatakan saat ini yang bisa dilakukan hanya menekan tingginya harga semen sehingga disparitas antar daerah tidak terlalu tinggi.
"Semen belum bisa satu harga, namun selisih daerah per daerah semakin kecil. Untuk Sumatera bisa di swap karena dikirim langsung dari Tonasa. Yang belum berhasil di Papua," kata Fajar saat media briefing di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat (3/3).
Namun, Fajar mengaku optimistis jika program semen satu harga bisa direalisasikan. Menurut dia, kementerian akan mengintegrasi pabrik-pabrik semen dengan memanfaatkan tol laut.
"Dengan memanfaatkan tol laut untuk mendistribusikan semen, diharapkan harga semen di seluruh wilayah terutama di pesisir akan mengalami penurunan secara bertahap," kata Fajar.
Program semen satu harga menjadi target Presiden Joko Widodo. Hal itu dilakukan karena harga semen di daerah luar pulau Jawa, terutama Papua masih sangat tinggi. Jokowi menyebut harga satu sak semen di Papua bisa mencapai Rp 800.000 hingga Rp 2,5 juta.
Harga ini jauh lebih tinggi dari harga semen di Pulau Jawa yang hanya mencapai Rp 70.000 per sak. Melihat ketimpangan harga tersebut, Presiden meminta agar ada keseragaman harga semen di seluruh wilayah Indonesia.