Kementerian BUMN soal Anggaran Kereta Cepat Bengkak Rp 26 T: Itu Hal Wajar

9 Oktober 2021 20:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga (tengah) di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/11). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga (tengah) di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/11). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak Rp 26,6 triliun. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya USD 6,07 miliar melalui kerja sama pemerintah Indonesia dan China. Kini biaya proyek menjadi USD 7,97 miliar.
ADVERTISEMENT
Demi kelanjutan proyek tersebut, Presiden Jokowi membuka opsi pendanaan melalui APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemimpin konsorsium BUMN di proyek kereta cepat diberi penambahan modal dari APBN melalui skema PMN (Penyertaan Modal Negara) senilai Rp 4,1 triliun.
Terkait persoalan ini, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan, pembengkakan biaya proyek adalah hal yang wajar. Apalagi, kata Arya, ini adalah pertama kalinya Indonesia membangun kereta cepat.
"Pembengkakan itu hal yang wajar, namanya juga pembangunan awal. Kemunduran-kemunduran yang sebelumnya itu akan menaikkan cost. Hampir semua negara mengalami hal yang sama," kata Arya dalam keterangannya kepada media, Sabtu (9/10).
Proyek kereta cepat menyambung elevated terpanjang di jembatan Grand Wisata Bekasi. Foto: Dok. KCJB
Ia menyebut pembengkakan itu karena kondisi-kondisi di lapangan yang di luar perkiraan. "Di mana-mana ketika kita membuat kereta api cepat, jalan tol, dan sebagainya, di tengah perjalanan pasti ada perubahan desain karena kondisi geografis yang berubah dari yang diperkirakan awal," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Selain itu, ongkos pembebasan lahan juga meningkat karena kenaikan harga tanah. "Harga tanah juga ada kenaikan-kenaikan, itu wajar terjadi yang membuat pembengkakan anggaran," tuturnya.
Masalahnya lagi, keuangan BUMN yang terlibat dalam proyek ini sedang tidak sehat akibat pandemi COVID-19. Mau tak mau, pemerintah turun tangan menggelontorkan dana APBN agar proyek yang progresnya sudah 80 persen ini dapat terselesaikan.
“Hal-hal ini yang membuat kondisi mau enggak mau supaya kereta cepat dapat berjalan baik, pemerintah ikut dalam memberikan pendanaan. Ini langkah yang harus diambil karena apalagi pembangunan sudah 80 persen. Kalau mundur akan menaikkan cost,” tutupnya.
Infografik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Foto: Tim Kreatif kumparan