Kementerian ESDM Bakal Buka Seleksi Dirjen Gakkum, Terbuka untuk Aparat

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Rabu (23/10/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membuka seleksi terbuka untuk posisi Direktur Jenderal Penegakkan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM yang baru saja dibentuk.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menuturkan, persiapan struktur organisasi Ditjen Gakkum masih berproses setelah resmi dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024.

Nantinya, kata dia, akan ada peraturan turunan berupa Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan Dirjen Gakkum dan aturan lain untuk unsur-unsur lain di bawahnya.

"Ini sudah berproses. Perpresnya kan sudah, jadi kita lagi menyusun organisasinya. Kalau Keppres-nya baru tingkat Dirjen. Nanti organisasi ke bawahnya, direkturnya, dan lain-lain bagaimana koordinasinya," jelasnya kepada awak media di kantor Bea Cukai, Kamis (14/11).

Untuk penentuan Dirjen Gakkum, Yuliot menyebutkan prosesnya akan ditentukan melalui seleksi terbuka. Dengan begitu, siapapun bisa mendaftarkan diri termasuk dari unsur Aparat Penegak Hukum (APH).

"Seleksi terbuka. akhirnya kan dari seleksi terbuka bisa saja dari aparat yang mendaftar. Nanti akan diseleksi," ungkap Yuliot.

Yuliot menuturkan, pembentukan struktur baru di lingkungan Kementerian ESDM tersebut bertujuan untuk memperkuat penegakkan dan penataan hukum di sektor ESDM baik itu dari aspek regulasi, perizinan, hingga pemenuhan kewajiban.

"Itu yang harus dilakukan penataan dan dari sisi aspek penegakkan hukumnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan Direktur Jenderal Penegakkan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM berasal dari unsur TNI atau Polri.

Meskipun sudah ada payung hukumnya, Bahlil menyebut pembentukan strukturnya masih dalam proses. Tujuannya untuk memberantas kegiatan pertambangan ilegal dan pengeboran migas ilegal.

"Saya malah pikir-pikir, yang jadi Dirjen Gakkum ini, kalau bukan Jaksa, Polisi, kalau enggak, Angkatan Darat saja. Taunya TNI lah, mau Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut," kata Bahlil saat Rapat Kerja Komisi XII DPR, Rabu (13/11).

Bahlil menyebutkan alasan memilih Dirjen Gakkum dari TNI/Polri yaitu karena bisa dipertanggungjawabkan orangnya tidak bersinggungan langsung dengan usaha migas maupun mineral.

"Yang memang dapat kita pertanggungjawabkan orangnya. Artinya, dia tidak campur hiruk pikuk dalam dunia-dunia yang bapak-bapak ibu semua sudah tahu," tegas dia.

Sementara dari sisi penyidik untuk Ditjen Gakkum, Bahlil masih mempertimbangkan apakah dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), polisi, jaksa atau yang lain. Dia membuka peluang untuk dikombinasikan.