Bisnis
ยท
14 Januari 2021 19:34

Kementerian ESDM Bakal Revisi Aturan Penggunaan PLTS Atap

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Kementerian ESDM Bakal Revisi Aturan Penggunaan PLTS Atap (25886)
Petugas memeriksa instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (6/9). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal merevisi aturan tentang penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Tujuannya agar PLTS Atap bisa lebih menarik lagi bagi pengguna.
ADVERTISEMENT
Saat ini, aturan mengenai penggunaan PLTS Atap mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang penggunaan sistem PLTS atap oleh pelanggan PT PLN (Persero), Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berdasar izin operasi, dan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2019 tentang biaya kapasitas untuk pelanggan industri.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, dengan perubahan aturan ini, diharapkan bisa menambah kapasitas PLTS Atap menjadi 70 megawatt (MW) dibandingkan realisasi tahun lalu hanya 13 MW.
"PLTS rooftop (atap) kita targetkan 70 MW. Tahun lalu target 13 MW. Kenapa kita yakin bisa? Karena ada akan perbaikan regulasi oleh Kementerian ESDM sehingga orang lebih tertarik," kata Dadan dalam konferensi pers Kinerja EBTKE 2020, Kamis (14/1).
Kementerian ESDM Bakal Revisi Aturan Penggunaan PLTS Atap (25887)
Petugas memeriksa instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (6/9). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Adapun poin-poin yang bakal ada dalam aturan baru nanti antara lain pemilik PLTS Atap bisa mendapatkan jatah lebih besar dari daya yang dihasilkan. Dengan aturan saat ini, daya listrik yang bisa dinikmati masyarakat, pabrik, perusahaan pengguna PLTS Atap ini sedikit menikmati daya yang dihasilkan dari listrik di atas atap bangunan mereka.
ADVERTISEMENT
"Kalau sekarang kita kirim 100 kWh ke PLN, yang bisa kita pakai 65 persennya. Ini kita sedang bahas dengan PLN bisa naik berapa? Kalau bisa ambil lebih banyak itu lebih menarik," tuturnya.
Dengan semakin banyaknya pengguna PLTS Atap, kata Dadan, bisa membantu pemerintah menaikkan porsi EBT dalam bauran energi nasional yang dipatok harus mencapai 23 persen pada 2025. Hingga tahun lalu, bauran EBT baru mencapai 11,51 persen.
Poin lain dalam aturan baru nantinya, kata dia, pemerintah akan memperhatikan kepentingan PLN dalam keberlangsungan bisnis penjualan listrik. Sebab, ada yang menilai dengan banyaknya PLTS Atap akan berdampak pada penyerapan listrik yang diproduksi PLN.
"Agar tidak ada kerugian di PLN, sedang disusun, sedang kita perbaiki," kata Dadan.
ADVERTISEMENT
Ketertarikan publik terhadap penggunaan PLTS Atap salah satunya bisa dilihat dari sejumlah pabrik perusahaan besar seperti Coca-Cola yang sudah membangun 7,2 MW di 2 hingga 3 atap pabrik mereka. Kementerian menargetkan revisi aturan ini rampung kuartal I 2021.
"Karena itu, kalau bisa diperbaiki regulasinya akan pasang lebih banyak lagi," ujar Dadan.