Kementerian ESDM Cetus Ide Flores Jadi Pulau Panas Bumi Buat Kembangkan PLTP

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan sambutan pada acara kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menjadikan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai pulau panas bumi (geothermal island) karena melimpahnya sumber daya untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Hal ini sebagai respons demonstrasi masyarakat Flores terkait proyek PLTP. Terbaru, penolakan PLTP digaungkan enam Uskup di Provinsi Gerejawi Ende akhir Maret 2025 lalu. Uskup Agung Ende meminta penghentian sementara proyek PLTP di Flores dan Lembata.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiyani Dewi mengakui terdapat isu sosial pada pengembangan PLTP yang disoroti oleh masyarakat setempat.

Eniya mengungkapkan, pemerintah sudah turun tangan menyelesaikan isu sosial tersebut. Bahkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terjun langsung menghadap kepada Gubernur NTT.

"Terus terang saya sedang didemo di Flores, dan kita sekarang sedang berkomunikasi intens dengan Pak Gubernur, dan kebetulan Pak Gubernur juga sahabat baik Pak Menteri. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa cair di Flores," ungkapnya saat Peluncuran IGCE 2025, Senin (14/4).

Petani beraktivitas di sekitar sumur produksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Geo Dipa Energi di kawasan dataran tinggi Dieng Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (6/9/2022). Foto: Anis Efizudin/Antara Foto

Dia menyebutkan, komunikasi intens sudah dilakukan sejak 3 pekan lalu. Pemerintah langsung berdiskusi dengan Gubernur dan Keuskupan Ende, bersama badan usaha yang terkait yaitu PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT PLN, dan PT Daya Mas Geopatra Energi.

Menurut dia, respons dari pihak pemerintah daerah sudah sangat baik. Nantinya, dirinya bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung akan berkunjung ke NTT untuk menuntaskan masalah tersebut.

Eniya juga menilai, isu negatif terkait proyek PLTP lebih masif tersiar di masyarakat dibandingkan isu positif atau manfaatnya. Padahal, potensi panas bumi di NTT sangat besar untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, dan lebih cocok menggantikan bahan bakar fosil dibandingkan pembangkit air dan solar.

"Mudah-mudahan Flores itu Insyaallah kita bisa jadikan geothermal island (pulau panas bumi). Jadi di situ panas buminya luar biasa, kalau bicara diesel, beban subsidi negara 1 tahun hanya untuk Flores saja untuk substitusi BBM adalah Rp 1 triliun," tegasnya.

Selain di Flores, dia mengatakan isu sosial terkait PLTP juga muncul di Mataloko, NTT. Di sana, masih ada manifestasi kolam lumpur yang belum ditutup yang membutuhkan biaya hingga USD 5 juta.

"Kalau enggak ditutup, isunya juga makin besar. Ini kita masih berpikir. Nanti mohon disupport, nanti kita adakan FGD pembahasan sebelum kami dengan Pak Wamen pergi ke NTT," jelas Eniya.

Dengan demikian, dia memastikan pemerintah memberikan solusi terbaik bagi masyarakat NTT atas isu-isu sosial proyek PLTP. Dia berharap agar isu negatif ini bisa diredam.

"Isu-isu sosial ini harus kita netralisasi dengan isu positif, dan tentu saja edukasi-edukasi kepada masyarakat melalui Pemda itu bisa didorong juga oleh Asosiasi Panas Bumi, serta kerja sama kita dengan semua stakeholder," kata Eniya.