Kementerian ESDM Teken 1.757 RKAB Minerba 2024-2026, Ini Rinciannya

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Ritz Carlton Pasific Place, Selasa (26/11/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelesaikan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) periode 2024-2026 sebanyak 1.757 permohonan.

Mekanisme persetujuan RKAB untuk tahap Operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu selama 3 tahun melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pemerintah akan terus melaksanakan perbaikan dan evaluasi tata kelola RKAB.

"Seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku," katanya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (28/12).

Seluruh perbaikan tata Kelola RKAB diperlukan karena adanya penarikan kewenangan sekitar 1.900 izin dari pemerintah daerah/provinsi kepada pemerintah pusat. Dengan begitu, perizinan yang berasal dari daerah diperlukan berbagai penyesuaian untuk dapat mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tercatat hingga 26 Desember 2024, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba telah menyelesaikan 830 permohonan perizinan RKAB untuk komoditas mineral periode 2024-2026.

Dari jumlah tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan.

Adapun rincian komoditas yang mendapat persetujuan RKAB meliputi nikel sebanyak 207 izin, timah 107 izin, bauksit 37 izin, galena 130 izin, emas dan mineral pengikut 90 izin, besi 74 izin, tembaga 9 izin, dan komoditas lainnya sebanyak 56 izin.

Sementara untuk komoditas batu bara, Ditjen Minerba telah menyelesaikan 927 perizinan, dengan rincian 736 izin disetujui, 66 ditolak, 120 dikembalikan, dan 5 permohonan dalam proses evaluasi lebih lanjut.

Dengan demikian, total RKAB sektor minerba yang telah diselesaikan oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM untuk 3 tahun ke depan sebanyak 1.757 permohonan.

Tri menuturkan, Ditjen Minerba juga terus memutakhirkan data persetujuan perubahan RKAB. Per 20 Desember 2024, dari 120 dokumen perubahan RKAB yang sebelumnya dikembalikan untuk perbaikan, 118 telah diperbaiki oleh pemohon.

Dari jumlah tersebut, 79 dokumen disetujui, 19 ditolak, 17 dikembalikan untuk perbaikan lebih lanjut, dan 3 dokumen masih dalam proses evaluasi.

"Perbaikan sistem dan tata kelola yang dilakukan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha pertambangan, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta perekonomian nasional," jelas Tri.

Perbaikan lainnya yang telah dilakukan Kementerian ESDM adalah bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia dalam pengembangan Sistem Informasi Mineral Batubara (SIMBARA).

SIMBARA mengintegrasikan sejumlah aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batu bara.

"SIMBARA mencakup rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, ekspor, proses clearance di pelabuhan untuk pengangkutan atau pengapalan, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran pembayaran PNBP dan devisa hasil ekspor," tutur Tri.

Saat ini, Kementerian ESDM juga tengah melakukan penyelesaian tahap akhir sistem digital terpadu Minerba One, yang menyatukan sistem pendataan, evaluasi, persetujuan, pemantauan, pembinaan, hingga pengawasan secara digital tata kelola mineral dan Batubara. Minerba One direncanakan dapat diluncurkan pada awal tahun 2025.