Kementerian ESDM Ungkap Vietnam Bakal Tiru Konsep Pensiun Dini PLTU RI

Foto udara pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 di kawasan Suralaya, Cilegon, Banten, Rabu (31/7/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Kementerian ESDM mengatakan komitmen pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indonesia akan diikuti oleh Vietnam.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan dirinya membawa isu pensiun dini PLTU dalam Energy Ministerial Meeting ke-14 Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dua pekan lalu.

"Saat ini, Filipina menolak coal retirement. Kalau Vietnam, akan niru Indonesia, jadi akan belajar Indonesia. Jadi, akan belajar kalau Indonesia sudah deal dengan berapa, oh, saya contek aja, gitu," ungkapnya saat konferensi pers ISEW 2024, Selasa (10/9).

Namun, Eniya mengatakan komitmen pensiun dini PLTU di Vietnam tidak sebesar Indonesia, yakni hanya 100 megawatt (MW). Pasalnya, Indonesia sudah berkomitmen untuk mengawali pensiun dini PLTU sebesar 660 MW.

"Tapi dia skalanya baru cuma 100 MW. Yang beda dengan kita, 660 MW yang diincar," katanya.

ADB Nilai Komitmen Pensiun Dini PLTU RI Belum Kuat

Meski demikian, Eniya mengungkapkan beberapa hambatan pensiun dini PLTU, salah satunya pihak Asian Development Bank (ADB) masih meminta komitmen lebih kuat dari pemerintah.

ADB akan membantu pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkapasitas 600 megawatt (MW) dipensiunkan 7 tahun lebih awal dari kontrak. Keputusan disepakati ADB dan pemerintah Indonesia melalui program Energy Transition Mechanism (ETM). Penandatanganan MoU di sela penyelenggaraan COP 28 UNFCCC Dubai.

Eniya menyebutkan, dalam diskusi terakhir bersama pemerintah Indonesia, ADB menilai komitmen pensiun dini PLTU di Indonesia belum sebanding dengan komitmen pendanaan.

"Kemarin di pembahasan terakhir, pihak ADB meminta identifikasi komitmen-komitmen dari pemerintah kita yang belum sebanding dengan komitmen yang dia berikan," ungkapnya.

"Ini juga menjadi satu item yang kita bahas terakhir kali. Lalu, ini belum sebanding, nah ini konsepnya seperti apa? Belum ada," imbuh Eniya.

Eniya mengatakan, masih banyak tugas pemerintah sebelum memutuskan suntik mati PLTU. Pertama, memastikan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) pengganti PLTU dan mempertimbangkan keandalan dan keamanan sistem.

PLTU Suralaya. Foto: Dok. PLN

Kombinasi pembangkit EBT ini, kata dia, juga tengah dihitung kembali oleh tim Just Energy Transition Partnership (JETP) yang akan turut mendanai pensiun dini PLTU. Pemerintah menyiapkan beberapa kombinasi, misalnya panel surya dan panas bumi.

"Jadi kombinasi-kombinasi ini lah yang dihitung ulang oleh JETP sekarang. Dan setelah itu, dia harus juga memperhitungkan nilai karbon yang waktu itu masih saya komplain," kata dia.

Eniya mengungkapkan, nilai ekonomi karbon untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 USD 2 dolar per ton. Pemerintah akan menyarankan agar nilainya bisa naik setidaknya menjadi USD 45 per ton.

"Terus yang satu lagi adalah perhitungan harga gasnya. Begitu dia bicarakan harga gas, harga gasnya dianggap USD 6, di Cirebon, ya enggak bisa. Itu harus skalanya USD 9 atau 12 atau bahkan 15 dan ini yang lagi digodok terus, ya," tuturnya.

Untuk menegaskan komitmen pensiun dini, Eniya sedang menyiapkan peta jalan atau roadmap yang didampingi oleh Jamdatun sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. Dia memastikan peta jalan ini akan dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya.

"Sehingga, kemarin Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) juga sudah mengatakan, ini memang sepertinya tidak bisa selesai di kabinet ini, harus di-carry over ke kabinet berikutnya. Jadi, keputusannya tidak mudah," katanya.