Kementerian Koperasi & UKM Pastikan Banpres Produktif di Sultra Tepat Sasaran

Usaha Mikro Kedai Djum Djum Thaitea di Kota Kendari. Foto: Kemenkop UKM

Usaha mikro kedai Djum Djum Thaitea di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat bantuan modal sebesar Rp 2,4 juta cair pada pertengahan Oktober lalu, dari program Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro.

Banpres tersebut digunakan sebagai modal kerja untuk membuka kembali kedai tersebut. Dalam dua minggu terakhir, omzet kedai mencapai Rp 1,7 juta per hari, dengan keuntungan sekitar 40 persen.

"Banpres ini sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha mikro di Sulawesi Tenggara dan tepat sasaran," ungkap Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, saat melakukan pemantauan lapangan langsung ke penerima Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro di Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, belum lama ini.

Sebelum melakukan kunjungan ke 15 pelaku usaha mikro di tiga wilayah tersebut, Zabadi melakukan Rapat Koordinasi dengan pimpinan perwakilan dan cabang bank penyalur. Yaitu, Bank BRI dan Bank BNI. Termasuk juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sultra beserta Kepala Bidang dan jajaran staf terkait.

Dalam rakor, dilaporkan Pimpinan BRI Sultra bahwa dari 60.214 usaha mikro, dengan dana Rp144,5 miliar, telah dicairkan sebanyak Rp 83,4 miliar untuk 34.749 usaha mikro (57,7 persen).

Usaha Mikro Kedai Djum Djum Thaitea di Kota Kendari. Foto: Kemenkop UKM

Ditargetkan 42,3 persen sisanya pada awal Desember dana tersebut seluruhnya sudah dapat dicairkan oleh para penerimanya.

Pada kesempatan kunjungan dalam rangka monev Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro tersebut, Zabadi juga berkesempatan diterima dan berdiskusi dengan Gubernur Sultra Ali Mazi.

Gubernur Ali menyampaikan bahwa program peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pengembangan usaha perikanan di Pulau Saponda, yang merupakan program prioritas Provinsi Sultra, diharapkan mendapat dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM.

"Pemda Sultra akan membangun keramba apung yang dibuat dari beton dengan areal kawasan pengembangan seluas 4 hektar, yang akan melibatkan lebih dari 1000 orang nelayan di Pulau Saponda," ucap Gubernur Ali.

Program pengembangan usaha perikanan di Pulau Saponda dalam pelaksanaannya akan didampingi para ahli perikanan Universitas Halu Olea Kendari.

Zabadi pun menyambut baik program pengembangan usaha perikanan di Pulau Saponda. "Ide dan tujuan program pengembangan usaha perikanan, sejalan dengan program korporatisasi usaha perikanan melalui koperasi, yang juga merupakan program prioritas KemenkopUKM," ungkap Zabadi.

Karena itu, lanjut Zabadi, sangat dimungkinkan untuk sinergi program antara KemenkopUKM dan Pemda Sultra. "Kita akan menyusun model bisnisnya dan kami sepakat untuk membahas bersama termasuk menetapkan timelinenya," pungkas Zabadi.