Kementerian Pertanian Bakal Cabut Kerja Sama Kartu Tani dengan BNI & Mandiri

Buruh tani menanam padi di area persawahan Tamarunang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (16/6/2022). Foto: Arnas Padda/ANTARA FOTO

Kementerian Pertanian (Kementan) bakal mencabut kerja sama Kartu Tani dengan Bank BNI dan Bank Mandiri. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika.

"Saya sudah cek, Ombudsman cek, baik BNI maupun Mandiri kedodoran semuanya. Makanya tahun ini kontrak (Kartu Tani) dengan BNI dan Mandiri itu tidak diperpanjang lagi oleh Kementerian Pertanian," kata Yeka dalam diskusi Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, Rabu (6/12).

Di sisi lain, dia mengatakan BRI juga memberikan pelayanan yang buruk dalam program Kartu Tani. Padahal, BRI memiliki jaringan perbankan hampir di seluruh pelosok wilayah Indonesia.

"Bahkan BRI, even itu misalnya punya jaringan di hampir seluruh pelosok di wilayah Indonesia pun ternyata prestasinya dalam memastikan infrastruktur Kartu Tani juga buruk pelayanannya," ungkap Yeka.

Lebih lanjut, Yeka mengaku prihatin dengan perlakuan pemerintah ke para petani. Mengingat, tak semua petani mendapatkan subsidi pupuk.

Hal itu berbanding terbalik dengan perlakukan pemerintah dalam memberikan subsidi BBM. Pemerintah menggelontorkan uang negara dalam jumlah banyak untuk subsidi BBM tentunya dengan syarat yang mudah juga untuk mendapatkannya.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Kantor Ombudsman Jakarta, Senin (18/9/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

"Ketika mereka ingin mendapatkan subsidi BBM ini, mereka datang ke SPBU dan tidak pernah ditanya kendaraannya milik siapa. Sepanjang ada uangnya tidak ada masalah, SPBU pasti melayaninya dan nggak ribet," kata Yeka.

"Tapi kalau pupuk bersubsidi tidak semua petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini permasalahannya," imbuhnya.

Bahkan, Yeka membeberkan petani gurem yakni petani yang memiliki lahan kecil pun belum tentu bisa menikmati pupuk bersubsidi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman menyebut 16 persen petani yang masuk dalam penerima bantuan subsidi pupuk tidak memiliki Kartu Tani. Padahal, Kartu Tani merupakan syarat utama mendapatkan berbagai bantuan pertanian seperti pupuk subsidi.

"Hitungan kita 16 persen (dari total penerima pupuk subsidi) tidak punya Kartu Tani," kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (7/11).

Hal itu tentu membuat 16 persen petani tak kebagian pupuk bersubsidi. Di sisi lain, Amran bilang, minimnya tingkat pendidikan petani daerah juga membuat petani kesulitan mendapatkan informasi mengenai pupuk bersubsidi.