Kementerian PKP Bakal Renovasi 406.457 Unit Rumah Mulai April 2026
·waktu baca 2 menit
PerbesarKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan merenovasi rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Maret-April 2026. Program tersebut menargetkan 406.457 unit rumah.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan anggaran senilai Rp 8,90 triliun telah dirancang untuk program BSPS. Adapun target BSPS tahun depan adalah 400 ribu unit rumah di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.
“Tolong juga nanti dibantu proses anggaran dengan Departemen Keuangan ya, karena itu bisa jalan cepat. Kita bisa bulan Maret, April kita bisa segera jalankan,” kata dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).
Program BSPS tahun depan tidak akan dijalankan dalam satu putaran. Ara menjelaskan implementasi program terbagi ke dalam dua putaran.
“Nanti satu putaran lagi mungkin Agustus–September. Bisa begitu ya, teman-teman? Supaya dua tahap. Maksudnya dua putaran, yang pertama kira-kira April,” ujarnya.
Dalam paparannya, Ara mengungkapkan capaian BSPS pada periode 2020–2024 mencapai 821.211 unit yang tersebar di 492 kabupaten/kota.
Jawa Tengah menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbanyak dengan 120.681 unit. Sementara Jakarta menjadi yang paling sedikit dengan 160 unit.
Ara juga menyebut masih ada 22 kabupaten/kota yang belum tersentuh alokasi BSPS selama periode 2020–2024.
Sebelumnya, Kementerian PKP mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10,89 triliun dalam RAPBN 2026. Selain BSPS sebesar Rp 8,90 triliun, terdapat alokasi untuk program rumah susun sebesar Rp 375,32 miliar yang digunakan untuk mendukung pembangunan 21 tower, termasuk proyek rusun multi years contract di Ibu Kota Nusantara (IKN) serta rusun di Papua.
Siapkan Daerah Relokasi Korban Bencana
Dalam kesempatan yang sama, Ara juga merespons bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia telah mengirim tim untuk melakukan pemetaan lokasi relokasi untuk hunian sementara (Huntara).
“Timnya Pak Fitra (Dirjen Kawasan Permukiman) sudah sampai di lapangan dan sudah mempersiapkan usulan daerah-daerah untuk relokasi yang cukup aman, yang tidak terlalu jauh. Jadi walaupun itu bukan kewenangan kami, kami mau bantu Pemda,” ujarnya.
Ara menjelaskan saat ini masih ada 400 rumah yang disiagakan dalam kondisi standby di Medan dan dapat digunakan sebagai Huntara.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penetapan Huntara merupakan kewenangan pemerintah daerah.
“Kita inisiatif, karena kewenangannya kewenangan Pemda. Ini inisiatif,” ujarnya.