Kementerian PKP Ungkap Modus Developer Nakal Manipulasi Data Calon Debitur
·waktu baca 2 menit
PerbesarKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) menyebut saat ini masih ada developer atau pengembang properti nakal. Salah satu modusnya adalah manipulasi data calon debitur KPR.
Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Harry Endang Kawidjaja, menuturkan saat ini pengembang dan perbankan telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.
Jika temuan soal penyimpangan itu terjadi dalam jumlah besar, menurutnya hampir pasti terdapat unsur kesengajaan dari pihak tertentu di lapangan. Keberadaan developer tersebut juga disebut Harry telah merugikan ekosistem perumahan.
“Kalau jumlahnya menumpuk, tidak mungkin pengembang tidak tahu. Bisa saja yang bermain sales atau admin KPR,” kata Harry dalam keterangan tertulis, Minggu (24/5).
Ia juga menjelaskan. sejatinya perbankan juga telah memiliki mekanisme mitigasi risiko untuk mendeteksi anomali penyaluran kredit. Bahkan ketika terdapat indikasi masalah pada suatu kawasan atau proyek tertentu, bank dapat langsung memperketat penyaluran pembiayaan.
Maka dari itu, menurut Harry kasus-kasus developer nakal tidak seharusnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap industri pembiayaan rumah secara keseluruhan. Hal ini karena sektor perbankan merupakan sektor yang disebut Harry ‘highly regulated’.
Dengan begitu, seluruh aktivitas perbankan berada dalam pengawasan regulator dan memiliki sistem monitoring berlapis. "Bank sudah tahu ini, dan mitigasinya adalah mengecilkan keran penyaluran di kawasan bermasalah,” kata Harry.
“Ini seperti nila setitik merusak susu sebelanga. Karena itu semua ekosistem perumahan harus menjaga industrinya bersama-sama,” lanjutnya.
Saat ini, sejumlah kasus dugaan penyimpangan pembiayaan rumah mencuat di berbagai daerah seperti Bali, Palembang, hingga Karawang. Kondisi itu dinilai tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga berdampak pada perbankan sebagai pihak penyalur pembiayaan.
Adapun modus yang muncul beragam mulai dari dugaan manipulasi data penghasilan, penggunaan data tidak sesuai kondisi riil debitur, hingga indikasi permainan oknum sales dan admin KPR dalam proses pengajuan kredit.