Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional Teken MoU Pembangunan Dapur MBG

Menteri PU Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, Sabtu (22/3/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Gizi Nasional resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan kesepakatan ini merupakan komitmen penuh Kementerian PUPR dalam menciptakan ekosistem pendukung bagi keberhasilan program MBG.

"Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Wins) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia," kata Dody Hanggodo di kantornya, Sabtu (22/3).

Dalam acara penandatanganan, ia juga menyoroti pentingnya infrastruktur yang andal untuk mendukung keberhasilan program ini. Oleh karena itu, pada hari ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan BUMN Karya telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU, berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan pembiayaan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun meliputi bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk, jaringan air bersih, sanitasi, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL). Pada tahap awal, dapur SPPG akan dibangun di tiga lokasi, yaitu TK Putra II Kebumen (Jawa Tengah), TK Putra III Banjar (Jawa Barat), dan TK Putra II Pasir Putih (Jambi).

"Besar harapan kami bahwa inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi yang telah disebutkan, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis," ungkap Dody.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan Kementerian PU akan membangun SPPG sebagai dapur umum yang mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Kementerian Pekerjaan Umum mendukung program Makan Bergizi Gratis dengan merencanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," ungkap Triono.

Dapur SPPG akan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 900m², dengan bangunan dapur kurang lebih 300m² dan fasilitas pendukung lainnya. Standar desain dapur akan mengikuti ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Infrastruktur utama yang disediakan oleh Kementerian PU meliputi jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, sumur bor, serta peralatan dapur.

Dari total 51 lahan Kementerian PU yang digunakan untuk sekolah Yayasan Pendidikan Putra, sebanyak 9 lokasi telah disurvei dan memenuhi kriteria untuk pembangunan dapur SPPG. Lokasi tersebut berada di Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

"Dari 9 lokasi tersebut kami memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu: di Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah, Kota Banjar, Jawa Barat, Kota Jambi, Prov. Jambi," kata Triono.

Pemilihan lokasi didasarkan pada kedekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, akses ke jalan utama, serta banyaknya sekolah di radius 6 km dari dapur SPPG.

Seluruh pembangunan dapur SPPG akan didanai melalui skema CSR dari tiga BUMN Karya, yaitu PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero).

"Kami laporkan juga bahwa seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT. Adhi Karya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero). Di mana untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan lebih kurang Rp 4,5 Miliar yang terdiri dari: bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi," terang Triono.

Setelah MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani serta proses perizinan rampung, konstruksi akan segera dimulai. Pembangunan diperkirakan memakan waktu empat bulan. Setelah selesai, dapur SPPG akan langsung dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini.