Kementerian PU Mulai Bangun Kantor Pemerintahan di 4 DOB Papua, Rampung 2027
PerbesarKementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) memastikan pembangunan kantor pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dimulai. Proyek itu ditargetkan rampung setidaknya pada 2027.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti telah melakukan rapat dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk membahas pembangunan DOB Papua meliputi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, Rabu (29/10),
"Progres semua sekarang ini berjalan untuk pembangunan gedung gubernur, gedung kantor DPRD, MRP (Majelis Rakyat Papua) di keempat daerah DOB tersebut," ungkap Diana saat berbincang bersama media, Rabu (29/10).
Progres terakhir, kata Diana, yaitu Kementerian PU baru saja menandatangani kontrak untuk pembangunan di Papua Tengah pada 21 Oktober 2025. Dia menyebutkan, satu-satunya daerah yang belum ada progres yaitu Papua Pegunungan.
Terhambatnya pembangunan di Papua Pegunungan lantaran sempat berpindah lokasi. Namun, lanjut dia, setelah rapat Komisi II DPR dan kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, masalah tersebut sudah teratasi.
"Lokasinya sudah ditetapkan dan sekarang sedang melengkapi ready-ness kriteriannya. Kalau sudah lengkap semuanya baru nanti akan kita tindaklanjuti dengan dokumen-dokumen perencanaan dan sebagainya," jelas Diana.
Diana menuturkan pembangunan kantor pemerintahan di Papua Pegunungan targetnya dimulai pada 2026, sementara Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah yang sudah berjalan diharapkan rampung tahun ini atau 2026.
"Kemarin kita sudah sepakati bahwa semua bangunan-bangunan tersebut itu harusnya bisa berfungsi di tahun 2027, mudah-mudahan bisa selesai semuanya dan bisa difungsionalkan," ungkap Diana.
Selain pembangunan kantor Gubernur, Gedung DPRD, dan kantor MRP, Kementerian PU juga menyiapkan pengembangan lahan (land development), serta penataan kawasan.
"Perencanaannya sudah dan nanti tinggal kita melakukan pembangunan. Sebenarnya sudah lama dicanangkan, dan kita waktu itu diberi 3 tahun tapi bergeser ya, mudah-mudahan jadi sepakat tahun 2027," ujar Diana.
Meski begitu, Diana belum bisa merincikan berapa besar kebutuhan pendanaan untuk pembangunan gedung pemerintahan DOB Papua. Dia hanya menjelaskan, setiap bangunan biasanya butuh biaya ratusan miliar.
"Satu bangunan gedung itu kan ada sekitar Rp 100-an (miliar) ya, satu sampai Rp 150-an tinggal dikalikan, macam-macam tergantung nanti lelangnya berapa dan besar kecilnya bangunan," tutur Diana.