Kementerian PUPR Ajak Investor Jepang Tanamkan Investasi di IKN

Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti. Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Kementerian PUPR mengajak para investor dan mitra bisnis dari Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, memastikan IKN sudah dijamin oleh landasan hukum yang kuat, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pemerintah juga telah membentuk Badan Otorita IKN yang akan melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. Diana menegaskan Badan Otorita akan mendukung para investor yang akan bergabung membangun IKN melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Tahap pertama Pembangunan IKN berlangsung pada tahun 2022-2024 dengan fokus pembangunan yang pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 ha. Dari luas tersebut 49 persen di antaranya (3.271 ha) akan dipertahankan sebagai kawasan hutan," kata Diana melalui keterangan tertulis setelah acara Komite Ekonomi Jepang Indonesia Keidanren di Tokyo, Jepang, dikutip pada Jumat (3/3).

WP-I dibagi menjadi 3 zona, yaitu Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B (Pemerintahan, Pendidikan, Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintahan, Kesehatan, Perumahan). Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).

Desain final IKN Nusantara. Foto: Dok. Nyoman Nuarta

Pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022-2024 terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya USD 4,5 miliar atau Rp 62 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah. Hingga minggu kedua Februari 2023, beberapa proyek yang sudah terkontrak dengan total biaya USD 1,58 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, juga menyampaikan detail pembangunan IKN meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas utama pemerintahan.

Danis mengungkapkan pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menuju Smart Forest City IKN.

"Kementerian PUPR telah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan Pemerintah membangun IKN," ungkap Danis.