Kementerian PUPR Catat Tingkat Kekosongan Rumah Subsidi hingga 80 Persen

Suasana rumah subsidi yang kondisinya tidak terawat di perumahan subsidi Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/6/2024). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan penyaluran bantuan rumah bersubsidi masih banyak diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.

Iwan mengatakan, kuota bantuan program subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai 166.000 unit tahun ini telah habis dialokasikan.

Namun, Iwan menemukan banyak rumah bersubsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni. Tingkat kekosongan itu mencapai 60—80 persen.

“Oleh karena itu, pemerintah mendukung penambahan (kuota) FLPP ini, tetapi harus tepat sasaran,” katanya dalam acara Teknologi Properti Sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dikutip Antara Sabtu (24/8).

FLPP adalah salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu suku bunga 5 persen tetap selama tenor berjalan, dengan cicilan KPR maksimal 20 tahun.

Syarat penerima KPR FLPP, antara lain belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Sejumlah anak bermain di depan rumah yang kondisinya tidak terawat di perumahan subsidi Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/6/2024). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Harga rumah KPR subsidi FLPP dibanderol mulai dari Rp 166 juta sampai Rp 240 juta per unit sesuai dengan zonasi.

Menurut data BP Tapera per 15 Agustus 2024, realisasi penyaluran FLPP mencapai 111.784 unit senilai Rp13,62 triliun.

Selain itu, Iwan mengatakan masih banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam penyediaan perumahan, salah satunya yang menyangkut data riil kekurangan kepemilikan (backlog) perumahan.

Menurut dia, penurunan angka backlog perumahan dari 12,7 juta pada 2021 menjadi 9,9 juta unit pada 2023 hanyalah sebuah indikasi. Pada kenyataannya, pemerintah masih belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah.

“Selain itu, data mengenai kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni juga masih belum lengkap,” kata Iwan.