Kementerian PUPR Targetkan Semua Rakyat Punya Rumah di 2045

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Fitrah Nur. Foto: Akbar Maulana/kumparan

Kementerian PUPR menargetkan backlog rumah bisa mencapai nol pada 2045. Backlog rumah adalah indikator kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.

Kementerian PUPR mencatat hingga 2021 lalu setidaknya backlog rumah masih sekitar 12,71 juta rumah. Jumlah itu terus meningkat seiring dengan penambahan keluarga baru sekitar 680 ribu per tahun.

"Target nol itu kami sudah siapkan grand desain sampai 2045. Grand desain itu kita libatkan seluruh stakeholder, terkait (pengadaan) tanahnya, banknya, material dan sebagainya. Jadi sudah ada strategi untuk 2045," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Fitrah Nur, saat ditemui di Pullman Jakarta, Kamis (19/1).

Fitrah menjelaskan pihaknya saat ini memiliki program utama berupa subsidi perumahan untuk mengejar target backlog nol pada 2045 itu. Adapun untuk 2023 ini, pihaknya menargetkan sebanyak 230.000 rumah mendapatkan subsidi.

Ilustrasi perumahan. Foto: Shutter Stock

Target tersebut terdiri dari bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dianggarkan sebesar Rp 25,18 triliun dengan target penyaluran kepada 220.000 unit rumah. Bantuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggarkan Rp 0,85 triliun dengan target penyaluran untuk 10.000 unit rumah.

Jumlah rumah yang akan diberikan subsidi pada 2023 ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Kementerian PUPR. Pada 2024, Kementerian PUPR menargetkan telah terbangun 4.261.078 unit rumah.

Selain program subsidi, PUPR juga menyiapkan program lain berupa rumah sewa. Untuk merealisasikan target itu, Fitrah mendorong pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam program perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Karena sampai sekarang Pemda menyatakan bahwa rumah MBR urusan pemerintah pusat. Ini jadi masalah kita sekarang. Tapi sekarang kita sedang mencari breaktrough dengan teman-teman Kemendagri terkait dengan kewenangan pemda," tutur Fitrah.