Kementerian PUPR Usul Anggaran Perbaikan Jalan Rusak di Daerah Rp 15 T

Kondisi Jalan Dago Giri di Bandung Barat yang rusak. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Kementerian PUPR mengusulkan anggaran untuk penanganan jalan daerah untuk 2024 ke Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 15 triliun.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, mengatakan anggaran tersebut tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan konektivitas daerah.

Hedy menjelaskan, kegiatan yang bersifat committed untuk memenuhi paket multiyears contract (MYC) telah berjalan sepanjang 2023 sebesar Rp 1,5 triliun. Sehingga, sisa anggaran yang akan diajukan kepada BUN sebesar Rp 13,5 triliun.

"IJD, Inpres Jalan Daerah tahun 2024 Rp 1,5 triliun sudah dialokasikan di regular, sehingga yang kita harapkan dari BUN adalah 13,5 triliun," kata Hedy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/9).

Hedy menjelaskan, proses persiapan sampai dengan penerbitan daftar proyek prioritas (DPP) sudah dapat dimulai saat ini. Sehingga harapannya proses pengadaan bisa langsung dilakukan pada awal tahun 2024 mendatang.

"Ini akan kita usulkan segera pada tahun anggaran berjalan melalui BA BUN, namun ini kita ingin agar pelaksanaannya IJD tahun depan tidak terlalu mepet seperti tahun ini, sehingga saat ini kita sudah mempersiapkan daftar proyek prioritas," kata Hedy.

Ia pu merinci sejumlah lokasi kegiatan IJD yang sudah masuk dalam DPP Kementerian PUPR, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan Sirombu-Afulu, pulau Nias, Sumatera Utara; Rekonstruksi Jalan Mirit-Tambakmulyo di Jawa Tengah.

Selanjutnya, ada pembangunan jalan akses Bandara Internasional Syamsudin Noor di Kalimantan Selatan, Peningkatan Jalan Akses Pelabuhan Kenyamukan di Kalimantan Timur, dan Pembangunan Akses Jalan Samota Lanjutan di Nusa Tenggara Barat.

PUPR juga akan membangun IJD di Jalan Aboru-Haruku di Maluku, Pembangunan Jalan Torea-Maumere di Papua Barat, dan terakhir Pembangunan Jembatan Bian di Papua.