Kemiskinan Turun Meski Gelombang PHK Terus Bertambah, Airlangga Ungkap Alasannya
·waktu baca 2 menit
PerbesarDi tengah lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) awal tahun ini, angka kemiskinan justru menunjukkan penurunan berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Secara persentase, angka tersebut setara dengan 8,74 persen dari total penduduk turun 0,1 persen poin dibanding September 2024.
Di sisi lain, tren PHK terus meningkat sepanjang awal tahun. Data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan, sekitar 60.000 pekerja terdampak PHK hanya dalam dua bulan pertama 2025.
Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga 20 Mei 2025 mencatat 26.455 pekerja terkena PHK. Angka tersebut naik 2.419 orang dibanding akhir April 2025. Jumlah ini masih bisa bertambah seiring data yang terus diperbarui hingga akhir Mei.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tidak semua PHK tercatat dalam sistem karena tergantung pada sektor pekerjaan.
"Kita perhatikan juga PHK-nya di mana dan kita lihat apakah PHK-nya sektor informal atau formal? Kalau sektor formal kan ketangkep di data BPJS ketenagakerjaan. Tetapi antara data yang beredar dan data yang di BPJS tenaga kerja itu ada delta," ujar Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jumat (25/7).
Pemerintah juga tengah mematangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk merespons kondisi tersebut. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut finalisasi Satgas masih berlangsung.
"Satgas PHK, kemarin kita masih finalisasi di Mensesneg. Kita tunggu aja. Dan saya katakan, sebenarnya beberapa fungsi dari Satgas itu kan sudah berjalan juga sebenarnya," ujar Yassierli, dalam acara Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Rabu (4/6).
Ia menjelaskan, meski satgas belum resmi dibentuk, kementeriannya sudah mulai mengaktifkan fungsi-fungsi penting untuk mitigasi PHK.
"Kita mengembangkan early warning systems untuk mana sih sektor-sektor yang berisiko PHK. Kita membangun koordinasi dengan dinas. Jadi beberapa itu sudah jalan dan nanti gongnya dengan Satgas PHK itu," tambahnya.
Ketika ditanya soal target waktu, Yassierli menyampaikan harapan agar Satgas bisa segera bekerja. "Jadi kita usahakan ya (bekerja di bulan ini), itu finalisasi. Karena itu kan lintas kementerian, bukan saya," jelasnya.