Kumparan Logo

Kemlu Jajaki Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Rwanda dan Mauritius

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi Rwanda. Foto: Unspalsh
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Rwanda. Foto: Unspalsh

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus mendorong kementerian dan lembaga (K/L) lain dalam membuka akses pasar baru bagi produk Indonesia.

Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP) Kemlu, Daniel Tumpal Simanjuntak, mengatakan salah satu upaya yang kini sedang dilakukan adalah mendorong dan merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara, seperti Rwanda dan Mauritius.

“Sekarang kita juga Kementerian Luar Negeri mendorong dan sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan negara seperti Rwanda dan Mauritius,” ucap Daniel dalam Media Gathering dengan Ditjen HEKSP Kemlu di Amanaia, Jakarta, Kamis (30/7).

Selain itu, Kemlu bersama K/L terkait juga tengah membahas kerja sama perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan di luar Afrika.

Daniel menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah terus melakukan diversifikasi pasar dengan memperluas kerja sama ke berbagai mitra, tidak hanya di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada, tetapi juga sedang mencari kawasan lain.

Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP) Kemlu Daniel Tumpal Simanjuntak dalam media briefing di Jakarta, Kamis (30/7/2026). Foto: Najma Ramadhanya/kumparan

“Jadi bentuk diversifikasi itu kan misalnya dengan pasar-pasaran tradisional yang kita tahu banyak di Afrika, juga dilakukan dengan Amerika Latin, dan sekarang dengan adanya HEKSP, kita mengidentifikasi hal-hal yang bisa kita dorong,” jelas Daniel.

Sebelumnya, Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–EAEU FTA) resmi diteken pada Minggu, 21 Desember 2025 di St. Petersburg, Rusia di sela Konferensi Tingkat Tinggi Uni Ekonomi Eurasia.

Penandatanganan ini turut disaksikan langsung kepala pemerintahan dari masing-masing negara anggota Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin.

Bagi Indonesia, persetujuan ini akan menciptakan peluang perluasan pasar nontradisional di kawasan Eurasia yang memiliki populasi 180 juta penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDB) USD 2,56 triliun. Sedangkan bagi Eurasia, Indonesia menawarkan peluang ekonomi dengan populasi 281,6 juta penduduk dengan PDB USD 1,4 triliun dan kelas menengah yang terus tumbuh secara eksponensial.