Kemnaker Antisipasi Pendatang ke Jakarta Demi Cari Kerja Usai Lebaran

Sejumlah calon penumpang mengantre di Stasiun Senen, Jakarta, Senin (23/12/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi adanya masyarakat yang akan merantau ke Jakarta atau urbanisasi usai Lebaran untuk mencari pekerjaan. Terkait hal ini, Jakarta disebut bukan sebagai satu-satunya tujuan.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menjelaskan Jakarta sebagai suatu perkotaan bisa terbebani secara sosial apabila para pendatang datang dengan tidak memiliki pekerjaan. Untuk itu, dia menyarankan masih banyak kota yang bisa dijadikan tujuan untuk mencari pekerjaan.

“Jangan hanya fokus Jakarta, karena saya pernah dinas di Jakarta bahwa Jakarta itu sudah over populasi dan akan menjadi masalah sosial jika datang ke Jakarta tanpa tujuan yang pasti. Saya pikir lowongan kerja masih banyak di luar Jakarta,” ujar Sunardi kepada kumparan, Rabu (2/4).

“Justru kawasan ekonomi khusus banyak di provinsi lain,” lanjutnya.

Meski begitu, Sunardi menjelaskan dari kacamata Kemnaker atau pemerintah pusat, seluruh wilayah Indonesia terbuka bagi setiap warga negara untuk mencari kerja. Untuk mengatasi adanya pendatang yang mencari kerja di Jakarta usai Learan, Kemnaker juga memiliki langkah antisipasi di hilir.

Sunardi menjelaskan langkah tersebut adalah bantuan sistem lowongan kerja lewat akun Siap Kerja. Selain itu, Kemnaker juga memiliki beberapa program seperti pelatihan kompetensi dalam bentuk upskilling dan reskilling.

“Hal ini memungkinkan orang untuk kompeten, lebih kompeten hingga mampu berpindah ke bidang kerja lainnya,” ujarnya.

Perihal ini, pakar ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada (UGM), Arif Novianto, menjelaskan arus urbanisasi dari desa ke kota metropolitan seperti Jakarta memang menjadi masalah struktural.

Antrean pencari kerja yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Thamrin City, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menurut dia, hal tersebut karena ketiadaan lapangan kerja layak di berbagai daerah, terutama desa yang angka kemiskinannya lebih tinggi di banding kota. Dengan begitu, banyak angkatan kerja di desa yang susah mencari kerja.

“Pada konteks itu, perlu perluasan penciptaan lapangan kerja layak di berbagai wilayah di Indonesia, agar tidak tersentralisasi di kota metropolitan saja. Celakanya, saat ini bukannya menciptakan banyak lapangan kerja layak, yang terjadi justru banyak terjadi PHK,” kata Arif kepada kumparan.

Untuk masalah ini Arif menyarankan agar Indonesia belajar dari negara lain dengan melakukan reformasi pertanahan serta industrialisasi. Dua hal ini dianggap sebagai langkah esensial untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

“Tanpa kedua hal itu, maka yang terjadi adalah membludaknya surplus tenaga kerja yang tidak terserap di lapangan kerja formal, sementara lapangan kerja informal yang cenderung rentan menjadi meluas,” ujarnya.