Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.90.0
Kepala Badan Gizi Nasional soal Porsi MBG Rp 10.000: Itu Rata-rata
2 Desember 2024 20:00 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan soal besaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut Presiden Prabowo jadi Rp 10.000 per anak.
ADVERTISEMENT
Menurut Dadan, besaran biaya Makan Bergizi Gratis yang dipatok Rp 10.000 per anak merupakan jumlah rata-rata alias bukan bottom price.
“Bukan, ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. (Rp 10.000) bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua,” terang Dadan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12).
Dadan menjelaskan, jumlah alokasi per orang untuk MBG ini bakal dilihat dari satuan indeks di daerah tersebut. Jika alokasi Rp 10.000 tak mencukupi, maka pemerintah akan membayar at cost di saat itu juga.
“Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, Tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu,” ungkap ia.
ADVERTISEMENT
Menurut Dadan, BGN telah melakukan uji coba MBG selama 11 bulan ke belakang di area Pulau Jawa. Kata Dadan, hasilnya didapati rata-rata di angka Rp 10.000. Jika di daerah lain harga kurang dari Rp10.000 maka akan diterapkan skema pro-subsidi.
“Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan pro-subsidi,” ujar Dadan.
Untuk program MBG tahun 2025, dianggarkan Rp 71 triliun dari APBN atau tidak berubah. “Ya APBN resminya itu Januari. Kita akan uji coba di Desember ini di 150 titik seluruh Indonesia. Nanti setelah uji coba kita akan dapat Di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan,” ungkap Dadan.
ADVERTISEMENT
“Nah nanti Januari kita mulai dengan melayani 3 jutaan. Oke,” lanjutnya.