Kepala Bappenas Minta Tambah Anggaran: Pegawai Baru Enggak Dapat Gaji

Rapat Komisi XI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Gedung DPR RI, Jakarta (12/2/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudy meminta tambahan anggaran sebesar Rp 476,1 miliar.

Tambahan anggaran ini terdiri dari Rp 152,1 miliar untuk kegiatan prioritas nasional dan Rp 324 miliar untuk kegiatan rutin dan operasional termasuk penambahan ASN baru ini termasuk 700 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 890 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Di sisi lain, pemerintah tengah dalam upaya efisiensi anggaran. “Dengan demikian tambahan tersebut tambahan sangat esensial kami, dapat tambahan pegawai baru selama beberapa tahun kami belum mendapatkannya,” tutur Rachmat dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/2).

Rachmat juga sempat meminta bantuan Komisi XI DPR untuk tidak mengunci anggaran efisiensi hasil rekonstruksi yang dilakukan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Negara pada 11 Februari 2025.

Hal ini kemudian mengundang tanya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie, mengapa Kementerian PPN/Bappenas tidak mengusulkan tambahan anggaran pada rapat rekonstruksi pemangkasan anggaran.

"Pak kalau boleh klarifikasi, Pak Menteri kan tadi malam dapat angka efisiensi dari Kemenkeu, ini dikomunikasikan enggak kebutuhan bahwa efisiensi tidak ganggu terkait Rp 476 miliar? ini disampaikan enggak? Karena ini kan urusan internal pemerintah, jangan bapak ibu datang ke sini pakai tangan komisi untuk minta ini," kata Dolfie.

Dalam hal ini Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti efisiensi yang ditetapkan pada rapat 11 Februari 2025 secara daring pada pukul 19.45 WIB diketok langsung tanpa diskusi.

“Efisiensi yang dilakukan sejumlah Rp 1 triliun itu diberikan langsung tanpa berdiskusi,” kata Teni dalam kesempatan yang sama.

Lalu, pada saat pertemuan seluruh sekjen dan sesmen yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama 3 Wakil Menteri Keuangan ada penjelasan cara penyisiran anggaran yang dipangkas, yaitu belanja barang dan belanja modal. Dari perhitungan ini, Kementerian PPN/Bappenas tetap mendapat pemangkasan Rp 1 triliun.

“Dapatnya Rp 1 triliun dan memang Rp 1 triliun yang dilihat adalah belanja modal khususnya yang terkait dengan ATK, perjalanan dinas, paket meeting,” jelasnya.

Namun dia melihat, dalam pemangkasan Rp 1 triliun tersebut Kementerian PPN/Bappenas sebetulnya masih membutuhkan anggaran untuk pegawai baru.

Dia membeberkan, selama 10 tahun terakhir, Kementerian PPN/Bappenas hanya memiliki pegawai PNS sebanyak 764 orang dan PPPK 330 orang. Sementara banyak kebijakan yang diteken Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh pihak eksternal atau konsultan individu.

“Kebijakan yang kita dapatkan adalah hasil kolaborasi kerja bersama itu belum cukup tertangani dan masuknya bukan di belanja pegawai dan di bawahnya lagi itu jasa lainnya, itu yang kami sampaikan ke mereka, itu isu kritikal itu belum dibahas ketika Rp 1 triliun itu dipangkas kemudian berhitung ulang di dalam,” terang Teni.

Setelah melakukan penghitungan ulang, Kementerian PPN/Bappenas baru melihat akan adanya gangguan kinerja imbas pemangkasan anggaran.

“Kemudian kita menemukan engine kita cukup terganggu, kita berharap dengan tambahan anggaran kita masih bisa bertahan memberikan input masukan ide ide sambil jalan kita mengurangi menyisir lagi yang bagus-bagus masuk ke PPPK,” jelasnya.