Kepala Bappenas: Nama Kepala Otorita IKN Nusantara Ada di Kantong Jokowi

18 Januari 2022 19:33 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan sambutan dalam acara Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 di Kantor Bappenas, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan sambutan dalam acara Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 di Kantor Bappenas, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
DPR RI telah mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN). Rapat paripurna ke-13 masa sidang III tahun 2021-2022.
ADVERTISEMENT
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pun telah memastikan ibu kota baru tersebut bernama Nusantara. Nantinya, pusat pemerintahan ini berbentuk daerah otorita khusus dengan pimpinan seorang kepala otorita yang kedudukannya setara dengan menteri.
Terkait siapa yang bakal memimpin IKN Nusantara ini, Suharso menyebut namanya sudah dikantongi oleh Presiden Jokowi. Kendati begitu, ia mengaku belum mengetahui siapa nama yang sudah masuk kantong Jokowi tersebut.
"Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh presiden ya bisa ditanyakan ke presiden. Ada di kantong beliau, saya tidak tahu, tapi tentu pasti pilihannya orang yang tepat," ujar Suharso usai mengikuti rapat paripurna, Selasa (18/1).
Presiden Jokowi bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Kepala Otorita tersebut nantinya juga bakal bertugas untuk mengawal langsung proses pemindahan ibu kota negara. Menurut Suharso, proses pemindahan ibu kota ini juga bakal dilakukan secara bertahap.
ADVERTISEMENT
Adapun proses pemindahan tersebut bakal masuk dalam visi jangka panjang Indonesia hingga tahun 2045. Ada empat pilar dalam visi panjang itu.
"Mulai dari pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan," pungkas Suharso.